Pence: AS akan Prioritaskan Lindungi Umat Kristen di LN

 WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, berusaha meyakinkan para pemimpin Kristen yang mendesak Gedung Putih untuk lebih memusatkan perhatian pada penderitaan orang-orang Kristen yang teraniaya di luar negeri.

"Melindungi dan mempromosikan kebebasan beragama adalah prioritas kebijakan luar negeri dari administrasi Trump," kata Pence dalam sebuah pidato pagi hari di sebuah konferensi dalam mempertahankan dan melindungi orang-orang Kristen dari penganiayaan di Washington.

The Washington Post melaporkan, Pence berbicara kepada audiens yang berterima kasih atas pernyataan dukungan Trump untuk masalah tersebut namun mulai mempertanyakan kapan pemerintah akan melakukan tindakan yang lebih konkret.

Advokasi atas nama orang-orang yang dianiaya karena menjadi orang Kristen adalah topik "sangat penting bagi pemerintahan ini," kata Pence.

Berpaling ke pembicara di konferensi itu yang hadir untuk berbagi cerita pribadi tentang penganiayaan di luar negeri, dia berkata: "Anda memiliki doa dari presiden Amerika Serikat. Penderitaan orang-orang Kristen di Timur Tengah telah membuat orang Amerika bertindak, dan hal itu membawa saya ke sini hari ini," kata dia.

Pence sangat populer di kalangan pemimpin Kristen yang berkumpul di konferensi di Mayflower Hotel, yang diselenggarakan oleh Billy Graham Evangelistic Association. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka percaya bahwa pemerintah AS ingin membantu orang Kristen karena mereka tahu bahwa Pence peduli dengan tujuan mereka.

Pendeta Franklin Graham, yang memimpin konferensi tersebut, mengatakan dalam pengantar sebelum Pence bicara, "Apa yang saya hargai dari wakil presiden kita adalah imannya yang kuat kepada Tuhan dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Sebagai sebuah bangsa, kami sangat beruntung memiliki seorang presiden yang percaya kepada Tuhan dan wakil presiden yang sangat mendukung kita semua di gereja dan tidak takut untuk mengungkapkan imannya. "

Presiden Trump dan Pence sama-sama sering berbicara tentang pentingnya kebebasan beragama. Pekan lalu Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang meminta penilaian ulang tentang bagaimana pengusaha religius dapat menghindari pemberian pertanggungan asuransi untuk pengendalian kelahiran, dan menjanjikan bahwa pendeta tidak boleh diadili karena mendukung kandidat politik. Larangan perjalanan Trump yang sangat menantang - yang memblok visa baru untuk warga negara dari enam negara mayoritas Muslim - pada hari-hari pertamanya di Gedung Putih, memasukkan sebuah klausul yang menyatakan bahwa penerimaan pengungsi AS harus memprioritaskan orang-orang Kristen yang teraniaya.

Namun setelah lebih dari 100 hari pemerintahan, kalangan Kristen pendukungnya mulai meminta hasil yang lebih banyak. Ada yang menanyakan kapan Trump menunjuk seseorang ke posisi duta besar untuk kebebasan beragama internasional, apakah Departemen Luar Negeri akan menerapkan pelatihan mengenai kebebasan beragama yang dijanjikan tahun lalu dan bagaimana pemerintah AS membela atas nama orang-orang yang dianiaya karena iman Kristen mereka di Timur Tengah, Asia dan Afrika.

"Kami mendesak agar ini menjadi prioritas," kata Frank Wolf, seorang mantan anggota kongres yang mewakili Virginia Utara yang sekarang bekerja untuk organisasi advokasi kebebasan Kristen, Wilberforce. Wolf berbicara tentang pentingnya mengisi ambassadorship, sebuah topik yang juga diangkat pembicara dari panggung selama konferensi berlangsung.

"Itu satu hal yang bisa Anda lakukan: Letakkan seseorang yang sangat peduli, siapa yang memiliki gravitas untuk bisa mengangkat telepon dan menghubungi menteri luar negeri," kata Wolf.

Sebuah tagihan yang ditandatangani oleh Presiden Barack Obama tahun lalu dan disambut tepuk tangan oleh banyak pemimpin Kristen pada konferensi tersebut yang bertugas di Departemen Luar Negeri dengan membuat daftar tahanan karena iman mereka, sehingga pejabat Amerika yang bepergian ke luar negeri dapat melakukan advokasi atas nama mereka. Kebijakan itu juga mewajibkan petugas Dinas Luar Negeri untuk berpartisipasi dalam pelatihan wajib sehingga mereka dapat berupaya meningkatkan kebebasan beragama di negara tempat mereka bekerja.

Namun Wolf mengatakan dia khawatir Departemen Luar Negeri Trump tidak menerapkan undang-undang baru tersebut.

Ken Isaacs, yang memimpin sayap hubungan pemerintah badan amal milik Graham, Samaritan Purse, mengatakan dia berharap pada akhirnya para diplomat di bawah Trump akan membuat kebebasan beragama menjadi prioritas yang lebih besar. "Saya kira dalam pemerintahan yang lalu, isu ini tidak dipandang penting," kata Isaacs.

"Pemerintahan yang lalu memilih untuk mengangkat isu tentang masalah LGBT di seluruh dunia melalui kedutaan mereka. ... Pemerintah AS adalah entitas yang sangat besar dan kuat, dan ketika memutuskan untuk menekankan apa yang menjadi prioritas, itu mempengaruhi kebijakan. "

Editor : Eben E. Siadari