Polemik Negara dan Pertaruhan Demokrasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -  Negara hanya petugas administratif yang mencatat proses pertumbuhan demokrasi, bukan mengintervensi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abu Bakar dalam mengamati perseteruan yang terjadi di sejumlah partai politik yang menyita perhatian publik dengan berbagai versi dari masing-masing kubu.

Campur tangan atau intervensi negara dalam menyelesaikan perseteruan pada partai politik, dalam hal ini Partai Golongan Karya (Golkar), berbeda dengan proses penyelesaian yang dilakukan terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ujar Abu Bakar. 

Hal itu menjadi perbincangan para politisi yang hadir dalam diskusi polemik bertema “Negara dan Pertaruhan Demokrasi“, di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) versi Musyawarah Nasional (Munas) Ancol Jakarta Yorrys Raweyai, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abu Bakar, dan pengamat politik Hendri Satrio di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3).

Menurut Yorrys, Partai Golkar adalah partai tertua yang lahir dengan semangat menjaga nilai-nilai yang telah disepakati sejak dulu. Jika ada kader atau elite partai yang keluar dari jalur tersebut, menjadi tugas semua kader mengembalikan jalur itu, ujar Yorrys. Termasuk dengan adanya perpecahan yang terjadi di dalam kubu partainya saat ini, pemerintah dalam hal ini negara, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah menyatakan Partai Golkar versi Munas di Jakarta yang sah dan diakui. Yorrys menegaskan tidak ada campur tangan maupun invervensi yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mewakili negara.

Keputusan itulah yang dinilai mengundang pertanyaan dari sejumlah elite partai. Abu Bakar berpendapat perseteruan itu tidak akan berlangsung lama, dan yakin dapat terselesaikan dengan cepat. Menurutnya, perseteruan hanya terjadi di permukaan, namun di belakang layar sejumlah elite Partai Golkar juga tetap berkawan, ujarnya sambil bercanda. 

Editor : Sotyati