Politisi Hanura: Negara Mampu Fasilitasi Pencarian Dana Buat Rio

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Dadang Rusdiana mengatakan,negara punya kemampuan dan otoritas untuk memfasilitasi pencarian dana untuk membantu pembalap F-1 Rio Haryanto.

"Negara punya kemampuan dan otoritas untuk memfasilitasi pencarian dana seperti itu, bisa dari dana promosi wisata Kemenpar, CSR Perusahaan atau perintah presiden dari dana Menkeu (BUN)," kata Dadang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Kamis (3/3).

Menurut Dadang rencana Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang akan memotong gaji setiap pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya untuk membantu Rio itu akan menuai kontroversi.

"Kalau dari gaji PNS urunan seperti itu kan hanya akan menuai kontroversi, sudah dananya gak seberapa, menyangkut hak orang lain yang dipotong, gak akan benar itu," kata dia.

"Kalau menurut saya gagasan itu berniat baik tapi tidak kreatif," dia menambahkan.

Untuk itu, kata Dadang rencana pemotongan gaji PNI perlu ditinjau ulang.

"Perlu ditinjau ulang, kalau dilanjutkan kurang bagus, seperti negara tidak hadir dengan otoritasnya. Ini kan bukan mau bangun musala di kampung, ini urusan nama baik anak bangsa, negara harus hadir," kata dia.

Dengan kondisi seperti, Dadang heran mengapa pemerintah sepertinya diam. Malah Rio seperti hanya dibebankan pada Menpora.

"Saya melihat Menpora sedang melakukan otokritik terhadap negara. Sepertinya dia dibiarkan sendiri cari dana," katanya.

Sementera itu Ketua DPR RI Ade Komarudin tidak setuju dengan program Menteri Olahraga tersebut jika nantinya memberatkan bagi para PNS.

"Saya kira kalau itu memberatkan jangan, cari sumber yang lain. Tapi kalau penuh keikhlasan dan kesadaran ya boleh saja tidak ada yang dilanggar, tetapi kalau keberatan jangan, harus mencari sumber yang lain," kata Ade Kompleks Parlemen.

Editor : Eben E. Siadari