Loading...
EKONOMI
Penulis: Prasasta Widiadi 13:15 WIB | Senin, 01 Desember 2014

Presiden akan Pangkas Pengeluaran Tidak Perlu

Presiden akan Pangkas Pengeluaran Tidak Perlu
Dari kiri ke kanan di baris terdepan saat upacara Hari Ulang Tahun Ke-43 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin (1/12), Menpan RB, Yuddhy Chrisnandy, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Presiden Joko Widodo, dan Iriana Widodo. (Foto-foto: Prasasta Widiadi).
Presiden akan Pangkas Pengeluaran Tidak Perlu
Presiden Joko Widodo memberi keterangan kepada pers.
Presiden akan Pangkas Pengeluaran Tidak Perlu
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyapa para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Presiden akan Pangkas Pengeluaran Tidak Perlu
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yimbise.
Presiden akan Pangkas Pengeluaran Tidak Perlu
Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memangkas pengeluaran yang tidak perlu di tiap kementerian dan lembaga (K/L) setingkat kementerian.

"Semuanya akan kami teliti dan cek satu persatu. Kalau memang ada indikasi boros akan langsung dipotong," kata Jokowi kepada pers usai menjadi inspektur upacara Hari Ulang Tahun Ke-43 Korps Pegawai Republik Indonesia di Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin (1/12).

Dalam kesempatan yang sama Jokowi mencanangkan 2014 sebagai pengukuhan “Gerakan Nasional Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara”.

Jokowi mengemukakan bahwa saat ini pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengupayakan teknologi dalam pengadaan barang di setiap kementerian sehingga tidak perlu mengadakan anggaran khusus untuk lelang.

"Kami akan memperbanyak kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa lewat e-catalog untuk mempercepat. Pasti akan lebih cepat," Jokowi menambahkan.

Pada Senin (24/11) Jokowi mengutarakan mewacanakan perjalanan dinas dan rapat di kementerian akan dipangkas guna efektivitas anggaran. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu berpandangan, perjalanan dinas dan rapat sebenarnya membutuhkan anggaran Rp 22 triliun, sehingga anggaran Rp 25 triliun yang akan ia berikan dinilai lebih dari cukup. "Ada berapa (sisa)? Rp 16 triliun. Maka ini kita bicarakan," kata dia. Saat memberi sambutan, presiden menegaskan bahwa PNS membuang jauh sifat ego sektoral sehingga paradigma para PNS di Indonesia berubah.

“Saya pesan, untuk memahami dan penataan birokrasi yang bersih, kompeten, mampu melayani masyarakat dengan cepat, percepatan budaya kerja yang lebih gigih, cerdas, inovatif," kata Jokowi mengakhiri keterangannya kepada para pewarta.

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home