Presiden Instruksikan Kanwil BPN Percepat Sertifikasi Tanah

BALIKPAPAN, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kantor wilayah (kanwil) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bekerja keras secara nyata guna mempercepat proses sertifikasi tanah yang hingga kini jumlahnya masih di bawah 60 persen secara nasional.

"Saya minta seluruh jajaran kanwil BPN kerjakan secepat-cepatnya kalau ingin diminta layanan sertifikat. Kerja siang malam, kerja kantor pertanahan," kata Presiden saat menyampaikan sambutannya pada acara penyerahan Sertifikat Tanah Program Strategis Tahun 2016 di Balikpapan Sport & Convention Center (Dome), Balikpapan, hari Senin (5/12).

Presiden juga menegaskan pentingnya reformasi pelayanan di seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional dengan mengedepankan unsur kecepatan.

"Saya ingin betul-betul pelayanan di seluruh BPN diperbaiki total dengan sistem yang baik dengan kecepatan yang baik, dan tidak ada yang namanya pungutan-pungutan," katanya.

Menurut Presiden, ada sekitar 120 juta hektar tanah di seluruh Indonesia yang harus disertifikasi dan saat ini baru 46 juta hektar yang sudah disertifikatkan.

"Kita 71 tahun merdeka yang sudah diselesaikan baru 46 juta, masih 60 persen lebih yang belum yang belum selesai di seluruh Indonesia," katanya.

Presiden menargetkan pada tahun 2017 untuk menyelesaikan minimal 5 juta sertifikat, kemudian meningkat menjadi 7 juta sertifikat di tahun 2018, dan 9 juta sertifikat di tahun 2019. Presiden pun berjanji akan mengecek secara langsung realisasi program sertifikasi tersebut.

"Saya ingin mengecek langsung, kontrol langsung, ya 1.200 dibagi. Kalau nanti tahun depan 5 juta, saya ingin lihat langsung 5 juta yang mendapat sertifikat," ucap Presiden Jokowi.

Terkait masih kurangnya sekitar 10.000 juru ukur yang di kantor-kantor BPN, Presiden memerintahkan untuk menambah juru ukur tersebut dari jalur non-PNS. Melalui proses uji kompetensi, diharapkan para juru ukur dapat langsung bekerja.

"Ini kalau harus ngangkat PNS, memakan waktu lama. Sudah nggak usah PNS, sekarang pakai uji kompetensi saja langsung jadi juru ukur, cepet-cepetan. Kalau enggak cepat nanti enggak selesai-selesai," kata Presiden.

Tersertifikasi 2025

Adapun Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam laporannya mengatakan, pada tahun 2025 diharapkan seluruh tanah di Indonesia sudah bersertifikat atau minimal sudah terdaftar.

"Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan merekrut 2.500-3.000 tenaga juru ukur untuk melakukan percepatan program ini,” kata Kepala BPN Sofyan Djalil.

Sofyan juga mengatakan acara hari ini dihadiri oleh 1.183 peserta yang berasal dari seluruh Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan sertifikat yang dibagikan sebanyak 2.200.

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut dihadiri juga oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek. (Setpres)

Editor : Eben E. Siadari