Puluhan Massa Fitra Demo Tolak Tax Amnesty

Massa aksi yang tergabung dalam lembaga Forum Indonesia untuk Transparanasi Anggaran (Fitra) menggelar aksi unjuk rasa menolak tax amnesty yang syarat terhadap politik dan transaksional di depan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (21/6). Fitra meminta kepada KPK untuk mengawasi proses pembahasan rancangan undang undang tax amnesty di DPR yang dinilai syarat dengan transaksional karena tergesa-gesa untuk segera disahkan menjelang lebaran nanti. (Foto-foto: Dedy Istanto).

Sejumlah massa yang tergabung dalam lembaga Fitra menggelar aksi unjuk rasa menolak tax amnesty dengan membawa atribut berupa poster bertuliskan protes menolak di depan gedung KPK, Jakarta.

Salah satu peserta aksi Fitra yang menggelar aksi teaterikal sebagai bentuk protes saat berdemonstrasi di depan gedung KPK yang meminta KPK untuk mengawasi pembahasan RUU tax amnesty.

Tiga peserta aksi saat melakukan drama teaterikal yang menceritakan tentang proses pajak dalam aksi unjuk rasa menolak pengampunan pengemplang pajak yang digelar di depan gedung KPK, Jakarta.

Massa aksi yang tergabung dalam Fitra menggelar aksi unjuk rasa menolak tax amnesty yang digelar di depan gedung baru KPK dengan membawa atribut poster bertuliskan protes.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Lembaga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hari Selasa (21/6) menolak pengampunan pengemplang pajak atau tax amnesty.

Dalam aksinya, puluhan massa menggelar aksi teaterikal yang menceritakan tentang proses pengampunan pajak yang saat ini dibahas di DPR untuk segera disahkan.

“Kami meminta kepada KPK untuk mengawasi proses pembahasan rancangan undang undang (RUU) yang rawan transaksional, tolak tax amnesty,” kata salah satu pengunjuk rasa saat berorasi di depan gedung KPK.

Fitra menilai, pembahasan rancangan undang undang (RUU) tax amnesty sangat mulus. Kaum elit konglomerat telah memasukan ide, sehingga pemerintah dan DPR saat ini setuju untuk membahasnya dan tergesa-gesa untuk disahkan. Argumentasi pemerintah melalui Kementerian Keuangan, setidakya ada Rp 800 triliun uang konglomerat yang ada di luar negeri dan akan dikembalikan ke Indonesia.

Faktanya, Fitra menilai hanya ada Rp 60 triliun yang hanya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) jika angka pengampunan patriasi hanya dua atau tiga persen. Fitra beranggapan, uang tersebut tidak akan dapat menyelamatkan APBN, bahkan Bank Indonesia menilai, hanya ada Rp 59 triliun yang akan masuk APBN, dan hal tersebut telah ditegaskan oleh Menteri Perekonomian uang tax amnesty tidak akan dapat menutup defisit pendapatan negara.

Melihat kondisi itu, Fitra meminta meminta kepada KPK untuk terus berada bersama rakyat miskin yang semakin tertindas. Menolak tax amnesty sebagai bentuk dukungan kepada rakyat miskin yang telah masuk dalam sistem perekonomian negara yang tunduk terhadap pada pemodal.

Selain itu, Fitra juga menilai secara teknis pembahasan RUU Tax Amnesty dilakukan secara diam-diam dan tertutup di sebuah hotel mewah bersama pemeritah dan seluruh fraksi DPR yang secara bergerilya ingin segera disahkan menjelang lebaran ini.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja