Puluhan Nelayan Demo Kantor DPRD Jakarta

Salah satu nelayan perempuan pesisir Jakarta saat menggelar aksi unjuk rasa bersama dengan puluhan nelayan lainnya di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (25/2) menuntut untuk membatalkan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Aksi digelar dengan membawa atribut berupa spanduk dan poster sebagai bentuk protes. (Foto-foto: Dedy Istanto).

Seorang nelayan Teluk Jakarta berunjuk rasa bersama dengan nelayan lainnya di depan gedung DPRD Jakarta untuk meminta membatalkan Raperda RZWP3K yang dinilai tidak pro terhadap nasib nelayan kota Jakarta.

Nelayan perempuan Teluk Jakarta saat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD untuk membatalkan Reperda RZWP3K yang dinilai akan merusak mata pencaharian mereka sebagai nelayan.

Puluhan nelayan Teluk Jakarta berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jakarta sambil membawa atribut spanduk bertuliskan penolakan terhadap reklamasi pantai utara Jakarta yang dinilai merusak mata pencaharian nelayan.

Atribut berupa spanduk dan poster yang dibawa oleh puluhan nelayan saat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD membatalkan Raperda RZWP3K yang tidak pro terhadap nasib nelayan.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Puluhan nelayan kota Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembatalan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

“Kami minta batalkan pengesahan dua Raperda Reklamasi Pantai utara Jakarta,” kata salah satu peserta di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, hari Kamis (25/2).

Para peserta aksi datang sekitar pukul 12.39 WIB menggunakan kendaraan angkutan kota (Angkot).

Mereka minta dibatalkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Raperda RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang kawasan pantai utara (Pantura) Jakarta karena merupakan pengkhianatan terhadap mandat rakyat pesisir pantai Jakarta.

Selain itu mereka menilai Raperda tersebut mengorbankan nelayan, khususnya perempuan, dan ekosistem pesisir.

Ambisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meraup untung dari pengusaha pada projek reklamasi telah menjadikan mereka menutup mata terhadap fakta-fakta dampak negatif reklamasi yang diperlihatkan para ahli selama ini.

Aksi unjuk rasa diikuti oleh puluhan nelayan baik laki dan perempuan dan aksi lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) digelar dengan membawa atribut berupa spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap reklamasi pantai utara Jakarta dan pembatalan terhadap dua Raperda tersebut.

Editor : Eben E. Siadari