Rizal Ramli: Skandal Pencatutan Nama Presiden Mirip Sinetron

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, menilai skandal pencatutan nama Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait PT Freeport Indonesia (PTFI) bagaikan sinetron tentang perkelahian antara dua geng.

Menurut dia, skandal pencatutan nama itu semakin baik apabila dibuka secara tuntas, dan akan berdampak positif untuk Indonesia di dalam mengelola sumber daya alam.

“Kita nikmati saja semua proses ini, karena ini bagaikan sinetron tentang perkelahian dua geng. Nah geng ini kadang-kadang bersahabat, bersekongkol. Di lain kesempatan mereka berantem. Nah semakin terbuka ini semakin bagus buat Indonesia,” kata Rizal Ramli di Hotel JS Luwansa, Jakarta, hari Rabu (18/11).

"Banyak elite kita ini yang seenak-enaknya dewe (sendiri)," kata Rizal Ramli.

"Mereka hanya mengurus kepentingannya, bukan kepentingan bangsa kita."

“Kami sendiri menganggap sinergi ini diperlukan supaya kebuka semua. Agar supaya kita belajar untuk mengoreksi kesalahan kita di masa lampau dalam mengelola sumber daya alam,” kata dia.

Lebih lanjut, Rizal Ramli menilai skandal pencatutan nama presiden dan wakil presiden harus jadi momentum untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.

“Ini adalah momentum untuk menulis ulang sejarah pengelolaan sumber daya alam. Karena selama ini bangsa kita dirugikan – bayar royaltinya kecil, limbah dibuang seenaknya, tidak ada divestasi – itu bisa terjadi karena pejabat-pejabat Indonesia, elitenya igampang disogok, gampang dilobi, jadi juru bicara kepentingan asing,” kata dia.

“Menurut saya, (peristiwa) ini perlu (supaya) kita bisa memanfaatkan sumber daya alam ini buat anak-anak cucu kita sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945,” kata dia menambahkan.

Menteri ESDM dan DPR RI

Sebelumnya, dalam upaya untuk menjaga kehormatan DPR serta para pemimpin negara, Menteri ESDM  Sudirman Said, pada hari Senin (16/11) bertemu dengan Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) untuk mengungkap oknum anggota DPR-RI yang menggunakan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk tujuan yang tidak patut dilakukan.

Lebih lanjut, Menteri ESDM menjelaskan bahwa seorang anggota DPR-RI bersama dengan seorang pengusaha telah beberapa kali memanggil dan mengadakan pertemuan dengan Pimpinan PTFI.

Pada pertemuan hari Senin, 8 Juni 2015 antara pukul 14.00 hingga 16.00, bertempat di hotel kawasan SCBD, anggota DPR tersebut menjanjikan cara penyelesaian kelanjutan kontrak dan meminta PTFI agar memberikan saham sebesar 11 dan 9 persen yang disebut masing-masing akan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaporan kepada MKD ini dilaksanakan atas kepercayaan Menteri ESDM pada proses institusional dan konstitusional, serta adanya harapan besar lembaga penegak kehormatan DPR ini akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR yang diatur dalam UU no.17/2014 pasal 119.

Dalam transkrip yang diduga memuat percakapan Ketua DPR, Setya Novanto dengan eksekutif PT Freeport Indonesia, nama bos Freeport McMoran, Jim Moffett memang ada disebut-sebut.

Pertarungan antara Menteri ESDM, Sudirman Said dengan Ketua DPR, Setya Novanto, yang saling lempar tuduhan terkait kasus pencatutan nama tersebut, menurut Rizal Ramli, tidak ubahnya sebuah sinetron, di mana kedua belah pihak bersandiwara. 

Editor : Eben E. Siadari