Romahurmuziy: PPP Ingin Bangun Persahabatan dengan KIH-KMP

SURABAYA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Umum DPP PPP terpilih Muhammad Romahurmuziy mengatakan PPP ke depan ingin membangun persahabatan dengan dua kekuatan politik yang ada yakni koalisi Indonesia hebat maupun koalisi merah putih.

"Bangsa Indonesia terlalu besar jika hanya dikelola oleh satu koalisi," kata Muhammad Romahurmuziy ketika memberikan sambutan pada upacara penutupan muktamar VIII PPP di Surabaya, Jatim, Jumat (17/10) siang.

Menurut Romy, panggilan Romahurmuziy, PPP ingin membangun komunikasi politik dengan sebanyak-banyaknya teman serta tanpa adanya seorangpun musuh.

Melalui muktamar VIII PPP ini, menurut Romy, PPP sudah menyelesaikan sebagian besar persoalan meskipun belum seluruhnya selesai.

"Islah yang kita upayakan mungkin belum menyelesaikan seluruh persoalan, tapi akan terus mengupayakannya," ucapnya.

Romy juga mengingatkan, kalau islah tidak bisa diterima seluruhnya, tapi jangan menolak seluruhnya.

Pada kesempatan tersebut, Romy juga menyatakan menghormati seluruh pandangan dari para kader dan sahabat yang tidak bisa hadir pada muktamar VIII PPP di Surabaya.

"Demokrasi juga merupakan proses konstitusional yang berdasarkan suara terbanyak," ujarnya.

Dia menambahkan, demokrasi adalah "the rule of majority" yang mau tidak mau semuanya harus menerima.

PPP, kata dia, lahir dan dibesarkan oleh ulama.

"Partai juga telah didewasakan dengan berbagai macam pengalaman dan organ yang melambangkan modernitas," tuturnya.

Karena itu, menurut Romy, PPP hadir dengan semangat yang betul-betul menunjukkan jati dirinya, sehingga tetap menggunakan gambar Kabah sebagai lambang partai.

Sebelumnya Romahurmuziy, menegaskan keterpilihannya sebagai ketua umum partainya secara aklamasi menunjukkan semangat rekonsiliasi total dan menyeluruh di internal PPP.

Romy kepada pers di arena Muktamar PPP di Surabaya, Kamis (16/10), mengemukakan sudah sejak 1984 pemilihan ketua umum PPP tidak pernah lagi terjadi secara aklamasi.

"Sejak tahun 1984 baru kali ini ketua umum terpilih secara aklamasi," katanya.

Terkait legitimasi keterpilihannya di muktamar Surabaya, Romy mengatakan, keabsahan muktamar ditentukan oleh kehadiran orang per orang. Peserta yang datang melampaui ketentuan kuorum yang ditentukan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Muktamar ini telah memenuhi syarat, baik aturan perundangan dan juga AD/ART partai. Jadi tidak ada keraguan akan keabsahan muktamar berikut hasil-hasilnya dan termasuk juga orang-orang yang terpilih," katanya. 

PPP Pamekasan Menolak Muktamar

Sementara PPP Pamekasan, Jawa Timur menolak kegiatan Mukmatar partai berlambang kakbah itu di Surabaya yang digelar kubu Muhammad Romahurmuziy.

"Makanya kami diperintahkan oleh pimpinan agar tak seorangpun menghadiri Muktamar itu," kata Wakil Ketua DPC PPP Halili di Pamekasan, Jumat (17/10).

Dengan tidak hadirnya utusan DPC PPP Pamekasan ke Muktamar itu, katanya, maka PPP Pamekasan jelas menolak kegiatan Muktamar, berikut keputusan yang dihasilkan dalam kegiatan Muktamar.

Perintah untuk tidak menghadiri Muktamar tersebut, kata Halili, sesuai dengan kesepakatan para ulama PPP Pamekasan yang disampaikan sebelum Muktamar digelar.

Para ulama PPP meminta agar Muktamar PPP digelar secara bersamaan oleh kedua kubu, baik kubu Suryadharma Ali maupun kubu Muhammad Romahurmuziy.

Alasannya, karena para ulama tidak menginginkan perpecahan akibat beda pandangan politik itu semakin melebar dan segera teratasi.

Jika Muktamar digelar oleh kedua kubu, maka islah keduanya bisa segera dilakukan dalam kegiatan Muktamar, antara kubu Suryadharma Ali maupun kubu Muhammad Romahurmuziy.

"Muktamar yang di Surabaya ini kan bukan digelar oleh kedua kubu itu, melainkan hanya oleh kubu Romy," terang Halili.

Sebelumnya, majelis ulama PPP Pamekasan mengirimkan surat kepada DPC PPP dan fraksi partai politik berlambang kabah tersebut terkait kebijakan ulama.

Dalam surat itu, para ulama PPP Pamekasan menginginkan agar keduanya islah, dan caranya dengan menggelar Muktamar bersama-sama.

Kalangan politikus PPP Pamekasan sebelumnya enggan mengomentasi Muktamar PPP di Surabaya itu, dengan alasan khawatir ditegur para kiai.

Namun setelah kiai PPP mengeluarkan surat edaran, kini sebagian pengurus, termasuk Ketua DPRD Pamekasan Halili mulai berani menyampaikan pendapat, karena telah menerika surat edaran dari para ulama PPP.

PPP merupakan salah satu partai politik di Pamekasan yang semua kebijakannya dikendalikan oleh para kiai, sehingga sikap politik pengurus cabang bergantung pada petuah para kiai.

Para politikus dari partai berlambang kabah ini, lebih mengikuti arahan kiai dibandingkan pengurus partai yang lebih tinggi, seperti pengurus di tingkat provinsi dan pusat. (Ant)