Rusia Ajukan Gugatan Larang Gerakan Publik LGBTQ+ sebagai Ekstremis

MOSKOW, SATUHARAPAN.COM- Kementerian Kehakiman Rusia pada hari Jumat (17/11) mengatakan pihaknya telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung negara tersebut untuk melarang “gerakan publik internasional” LGBTQ+ sebagai ekstremis, sebuah pukulan terbaru yang melumpuhkan komunitas LGBTQ+ yang sudah terkepung di negara yang semakin konservatif.

Kementerian tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan online yang mengumumkan gugatan tersebut bahwa pihak berwenang telah mengidentifikasi “tanda-tanda dan manifestasi sifat ekstremis” dalam “aktivitas gerakan LGBT yang aktif” di Rusia, termasuk “hasutan perselisihan sosial dan agama.”

Mahkamah Agung Rusia telah menjadwalkan sidang untuk mempertimbangkan gugatan tersebut pada 30 November, kata kementerian tersebut.

Belum jelas apa sebenarnya arti label tersebut bagi kelompok LGBTQ+ di Rusia jika Mahkamah Agung memihak Kementerian Kehakiman, dan kementerian tersebut tidak segera menanggapi permintaan komentar. Namun langkah tersebut merupakan langkah terbaru, dan mungkin yang paling drastis, dalam tindakan keras selama satu dekade terhadap hak-hak kaum gay di Rusia yang dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Vladimir Putin, yang telah menempatkan “nilai-nilai keluarga tradisional” sebagai landasan pemerintahannya.

Tindakan keras yang dimulai satu dekade lalu, perlahan namun pasti mengikis hak-hak LGBTQ+. Pada tahun 2013, Kremlin mengadopsi undang-undang pertama yang membatasi hak-hak LGBTQ+, yang dikenal sebagai undang-undang “propaganda gay”, yang melarang penggambaran publik yang tidak kritis mengenai “hubungan seksual non-tradisional” di antara anak di bawah umur.

Pada tahun 2020, Putin mendorong reformasi konstitusi untuk memperpanjang kekuasaannya sebanyak dua periode lagi yang juga melarang pernikahan sesama jenis.

Pada tahun 2022, setelah mengirim pasukan ke Ukraina, Kremlin meningkatkan retorikanya tentang melindungi “nilai-nilai tradisional” dari apa yang mereka sebut sebagai pengaruh Barat yang “merendahkan”, yang oleh para pendukung hak asasi manusia dianggap sebagai upaya untuk melegitimasi perang di Ukraina.

Pada tahun yang sama, pihak berwenang juga mengadopsi undang-undang yang melarang propaganda “hubungan seksual non-tradisional” di kalangan orang dewasa, sehingga secara efektif melarang dukungan publik apa pun terhadap kelompok LGBTQ+.

Undang-undang lain yang disahkan tahun ini melarang prosedur transisi jender dan layanan yang menegaskan jender bagi kaum trans. Undang-undang tersebut melarang “intervensi medis yang bertujuan mengubah jenis kelamin seseorang,” serta mengubah jenis kelamin seseorang dalam dokumen resmi dan catatan publik.

Undang-undang tersebut juga mengubah Kode Keluarga Rusia dengan mencantumkan perubahan jender sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan dan menambahkan mereka yang “telah mengubah jender” ke dalam daftar orang yang tidak dapat menjadi orang tua angkat atau orang tua angkat.

“Apakah kita benar-benar ingin di sini, di negara kita, di Rusia, 'Orang Tua No. 1, No. 2, No. 3', bukan 'ibu' dan 'ayah?'” kata Putin pada September 2022 dalam sebuah upacara untuk meresmikan aneksasi Moskow atas empat wilayah Ukraina. “Apakah kita benar-benar ingin penyimpangan yang mengarah pada degradasi dan kepunahan diterapkan di sekolah kita sejak tingkat dasar?”

Pihak berwenang telah menolak tuduhan diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ+. Awal pekan ini, media Rusia mengutip Andrei Loginov, wakil menteri kehakiman, yang mengatakan bahwa “hak-hak kelompok LGBT di Rusia dilindungi” secara hukum. Loginov berbicara di Jenewa, saat menyampaikan laporan mengenai hak asasi manusia di Rusia kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan berpendapat bahwa “menahan demonstrasi publik mengenai hubungan atau preferensi seksual non tradisional bukanlah suatu bentuk kecaman bagi mereka.”

Putin, ketika berbicara di sebuah acara terkait budaya di St. Petersburg pada hari Jumat (17/11), menyebut kelompok LGBTQ+ sebagai “bagian dari masyarakat juga” dan mengatakan bahwa mereka berhak memenangkan berbagai penghargaan seni dan budaya. Dia tidak mengomentari gugatan Kementerian Kehakiman. (AP)

Editor : Sabar Subekti