Loading...
INDONESIA
Penulis: Reporter Satuharapan 10:22 WIB | Senin, 25 April 2016

SETARA Institute: Pemerintah Gemar Main Sinetron

Ketua SETARA. (Foto: Dok satuharapan.com/ Elvis Sendouw)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Hendardi, Ketua SETARA Insitute, pada hari Jumat (22/4) mengomentari penyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana eksekusi mati terpidana kasus narkoba menggambarkan banyak fakta di pemerintahan Jokowi.

Sebagaimana pernyataannya “Eksekusi bisa kapan saja, tapi tak akan ada 'sinetron' lagi soal itu." Luhut menganggap proses eksekusi mati sebelumnya seperti sinetron akibat banyaknya pemberitaan.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa Luhut juga tidak nyaman dengan aspirasi dan aksi penolakan elemen masyarakat sipil.

Selain membahayakan, penyataan itu juga kontradiktif, karena yang sebenarnya gemar membuat sinetron adalah pemerintah.

Sebagian besar menteri Jokowi gemar dengan efek publisitas dan pencitraan yang over dosis meskipun tidak ada kerja nyata.

Dalam kasus yang berbeda, bagaimana tidak menjadi sinetron, BIN saja gemar melakukan konferensi pers. Sebagaimana konferensi pers yang baru-baru ini dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada hari Kamis (21/4) terkait kepulangan buron kasus korupsi BLBI, Samadikun Hartono.

Sebagai sebuah kebijakan yang antikemanusiaan, eksekusi mati memang harus ditentang dan disuarakan terus menerus.

Masih dalam statement yang sama, tanpa sadar bahkan Luhut juga menganggap putusan Jokowi terkait crisis center untuk kasus penyanderaan 10 WNI di Filipina sebagai sebuah kekeliruan karena menimbulkan kegaduhan.

Luhut juga terlampau 'progresif' terkait pernyataannya pada simposium “Membedah Tragedi 1965” hari Senin lalu (18/4) di hotel Aryaduta, bahwa pemerintah tidak akan pernah meminta maaf pada korban 65. Sementara Jokowi mengatakan belum memutuskan apapun dalam sela-sela kunjunga resmi ke Inggris pada 18-20 April, menurut laporan dari BBC Indonesia.

Bukan hanya matahari kembar tapi banyak matahari dalam pemerintahan Jokowi. Tak salah kalau ada anggapan kabinet ini multipilot. Situasi semacam ini perlu dijadikan pertimbangan Jokowi dalam  reshufle II untuk mengefektifkan sinergi dan koordinasi kabinet. (PR/kav)

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home