Surat Permohon Gelar Perkara BW, Belum Direspons Bareskrim

JAKARTA,SATUHARAPAN.COM – Kuasa Hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto (BW) Lelyana Santosa mengatakan belum memutuskan langkah selanjutnya terhadap sikap Bareskrim Mabes Polri yang belum menanggapi surat permohonan terkait gelar perkara.

“Surat yang dari tim kuasa hukum belum ada tanggapan,” kata Lelyana Santosa, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (27/2).

Menurutnya dalam surat tersebut terkait gelar perkara khususnya dalam beberapa penanganan kasus BW di Bareskrim yang dinilai maladministrasi.

“Saya harus rapat dulu ya dengan tim, belum bisa kasih statement,” kata dia.

Sebelumnya, Lelyana Santoso mengatakan hari ini akan ke Mabes Polri mengirim tiga Surat keberatan.

“Hari ini kita akan ke Mabes Polri akan mengirimkan tiga surat. Pertama adalah surat keberatan terhadap panggilan yang tidak memenuhi persyaratan. Kedua permohonan untuk gelar perkara, yang ketiga untuk mendapatkan surat BAP yang jadi hak klien kami, salinan BAP yang jadi hak klien kami sebagai tersangka,” kata Lelyana Santosa di Gedung KPK, Jalan HR, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

Menurutnya keberatan antara lain penambahan pasal. Karena yang kemarin dikatakan sudah selesai, BAP sudah ditandatangani, lalu panggilan ini ada pasal baru lagi.

“Jadi itu kita berhak menanyakan itu dan kami memohonkan ada gelar perkara supaya lebih jelas lagi, BAP pun belum di diterima, itu hak tersangka,” kata dia.

Sementara itu Bambang Widjojanto menambahkan dalam pasal 72 KUHP itu disebutkan seorang tersangka mendapat salinan putusan BAP dalam pemeriksaan.

“Pada saat itu kami tak diberi. Itu melanggar KUHP dan dijanjikan akan diberikan waktu sesingkat-singkatnya. Tapi sampai saat ini belum dapat,” kata dia.