Loading...
DUNIA
Penulis: Sabar Subekti 09:44 WIB | Minggu, 26 Desember 2021

Taliban: Komisi Pemilihan Umum Tidak Diperlukan, dan Dibubarkan

Pemimpin Taliban, Mullah Haibatullah Akhundzada. (Foto: dok. Reuters)

KABUL, SATUHARAPAN.COM-Taliban telah membubarkan komisi pemilihan umum Afghanistan, sebuah panel yang mengawasi pemilihan selama pemerintahan yang didukung Barat sebelumnya, kata seorang juru bicara pemerintah pada hari Sabtu (25/12).

“Komisi-komisi ini tidak perlu ada dan beroperasi,” kata juru bicara pemerintah Taliban, Bilal Karimi, merujuk pada Komisi Pemilihan Independen (IEC) dan Komisi Pengaduan Pemilihan Independen.

“Jika kami merasa perlu, Imarah Islam akan menghidupkan kembali komisi ini.”

Taliban meraih kekuasaan pada bulan Agustus ketika pemerintah yang didukung Barat runtuh pada tahap akhir penarikan militer Amerika Serikat.

Didirikan pada tahun 2006, IEC diberi mandat untuk menyelenggarakan dan mengawasi semua jenis pemilihan, termasuk pemilihan presiden, menurut situs web komisi tersebut.

"Mereka telah mengambil keputusan ini dengan tergesa-gesa... dan membubarkan komisi itu akan memiliki konsekuensi besar," kata Aurangzeb, yang memimpin panel hingga jatuhnya rezim sebelumnya, kepada AFP.

“Jika struktur ini tidak ada, saya 100 persen yakin bahwa masalah Afghanistan tidak akan pernah terpecahkan karena tidak akan ada pemilihan umum,” kata Aurangzeb, yang seperti banyak orang Afghanistan hanya menggunakan satu nama.

Halim Fidai, seorang politisi senior di rezim sebelumnya, mengatakan keputusan untuk membubarkan komisi pemilihan menunjukkan bahwa Taliban “tidak percaya pada demokrasi”.

“Mereka menentang semua institusi demokrasi. Mereka mendapatkan kekuasaan melalui peluru dan bukan surat suara,” kata Fidai, yang menjadi gubernur empat provinsi selama dua dekade terakhir.

Sebelum pengambilalihan Taliban, beberapa pejabat komisi pemilihan dibunuh oleh kelompok-kelompok ekstremis.

Karimi mengatakan pihak berwenang juga telah membubarkan dua departemen pemerintah pekan ini, yaitu kementerian perdamaian, dan kementerian urusan parlemen.

Taliban yang sangat konservatif telah menutup kementerian urusan perempuan dan menggantinya dengan kementerian untuk mempromosikan kebajikan dan pencegahan kejahatan. Kementerian itu mendapat ketenaran selama tugas pertama Taliban berkuasa pada 1990-an karena menegakkan doktrin agama dengan keras. (AFP)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home