Temui Darmin Nasution, Thomas Lembong Enggan Bicara

Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perdagangan Republik Indonesia (tengah) usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI dalam rangka penyesuaian dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Perdagangan Tahun 2016 di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari Senin (19/10). (Foto: Melki Pangaribuan)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, enggan berkomentar ketika ditanyai wartawan saat memasuki kantor Kementerian koordinator bidang Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, hari Selasa (24/11).

Ketika ditanyakan mengenai perkembangan paket kebijakan deregulasi, Thomas Lembong hanya tersenyum kepada awak media seraya berjalan menaiki lift.

Menurut informasi, kedatangan Thomas Lembong ke kantor Kemenko Perekonomian ingin menemui Menko Perekonomian, Darmin Nasution untuk membahas sejumlah isu dan perkembangan perekonomian di Indonesia.

Sebelumnya Thomas Lembong, mengatakan Pemerintah Indonesia akan mengkaji, mempelajari dan menganalisis perdagangan bebas Asia Pasifik atau Trans-Pasific Partnership (TPP) sekurang-kurangnya 6-12 bulan, sebelum memutuskan untuk turut serta. Kajian diperlukan mengingat banyak hal yang perlu dipahami.

"Teks lengkap TPP ini jumlahnya cukup banyak mencapai 6.000 halaman. Tentu perlu waktu untuk mempelajarinya," katanya kepada media massa di sela-sela pelaksanaan ASEAN Summit yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), hari Jumat (20/11) sebagaimana dikutip Antara.

Disebutkannya, kalau pun menggunakan 30 pakar perekonomian maka mereka masing-masing akan mempelajari sebanyak 200 halaman.
Namun demikian, lanjutnya, terkait TPP, butuh waktu yang realistis sekitar tiga tahun.

Ia menyebutkan bahwa banyak ekonom melihat TPP ini sangat ambisius dan meragukan Indonesia.

"Dari 12 negara yang sudah menyatakan ikut TPP terdapat Vietnam dan Peru. Mereka saja bisa melakukannya. Apakah kita kalah dengan kedua negara tersebut?" tegasnya.

Oleh karenanya, Indonesia perlu melakukan perencanaan seperti apa saja peraturan yang mungkin diubah, melatih sumber daya manusia (SDM), kesiapan infrastruktur dan lainnya.

Selanjutnya, Mendag menambahkan pentingnya Indonesia memiliki perjanjian dagang (Trade Agreement) dengan Uni Eropa mengingat pasar di kawasan tersebut cukup menjanjikan.

Pasar Uni Eropa penting karena terdapat 400 juta orang dengan nilai perekonomiannya mencapai 19 triliun dolar AS per tahun.

"Dengan kawasan ini, Indonesia meraih surplus sekitar 7-10 miliar dolar AS dan kita mau mengenjot menjadi lebih tinggi lagi," katanya.

Editor : Eben E. Siadari