Loading...
INDONESIA
Penulis: Martahan Lumban Gaol 18:07 WIB | Sabtu, 17 Januari 2015

Terkait BG, Nashir Djamil: Pemerintahan Jokowi Pengecut

Presiden Joko Widodo mengumumkan Kabinet Kerja di Istana Negara beberapa waktu lalu. (Foto: setkab.go.id)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS menilai Pemerintahan Joko Widodo pengecut, terlalu banyak berpikir, dan tidak tidak konsisten. Hal tersebut terlihat dalam menyikapi kasus Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

"Pemerintahan Jokowi itu pengecut, terlalu banyak berpikir, dan tidak konsisten. Kalau memang tidak melantik Budi Gunawan karena status yang bersangkutan sebagai tersangka KPK, kenapa suratnya tidak diubah dengan menggantikan calon Kapolri lain?" kata Nashir kepada satuharapan.com, Sabtu (17/1).

Ia mengaku khawatir dengan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Oleh karena itu, seharusnya Presiden Jokowi menganulir surat pencalonan mantan Kapolda Bali itu sebagai Kapolri sebelum fit and propper calon Kapolri di DPR.

“Kalau sudah begini, ada something wrong (sesuatu yang salah) dengan Jokowi,” ujar Nashir.

Dia pun berharap Presiden RI ketujuh tersebut tidak bermain politik di ranah hukum.

Meski demikian, wakil rakyat PKS dari daerah pemilihan Aceh tersebut menepis anggapan bahwa DPR kecewa dengan kebijakan Presiden Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Justru, kata dia, yang saat ini kecewa adalah institusi Polri, karena tidak memiliki sosok pemimpin definitif.

“Ke depannya, seandainya Presiden Jokowi mengajukan nama pengganti Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, Komisi III DPR siap melaksanakannya, karena itu sesuai undang-undang. Tentunya lewat musyawarah antara pemimpin DPR dengan sepuluh fraksi yang ada.

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home