Thailand Hadapi Tekanan Terkait Pengungsi Uighur Tiongkok

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM - Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pengungsi/UNHCR menekan Thailand untuk mengijinkan 50 orang lebih dari etnis Uighur pergi ke Turki meskipun ada tekanan dari Tiongkok untuk memulangkan kembali mereka ke Tiongkok.

Wartawan VOA melaporkan dari Bangkok mengenai dilema yang dihadapi pihak berwenang Thailand yang sudah menghadapi kecaman keras karena memulangkan secara paksa sekelompok anggota etnis Uighur ke Tiongkok awal bulan ini.

Sekjen Dewan Keamanan Nasional Thailand, Anusit Kunakorn minggu ini berusaha untuk meredakan kekhawatiran akan perlakuan Tiongkok terhadap orang-orang Uighur yang dipulangkan dengan mengunjungi pusat penahanan di Xinjiang di mana mereka ditahan.

Ia mengatakan kepada wartawan Thailand bahwa ke 109 orang dari etnis Uighur itu dalam kondisi baik dan menyebut fasilitas itu "bersih dan rapi".

Menurut dia, 13 dari mereka yang ditahan disebutnya sebagai "pusat rehabilitasi" itu sedang diselidiki atas keterlibatan mereka dalam aksi teror.

Meskipun Sekjen Anusit Kunakorn menunjukkan foto mengenai sebagian dari fasilitas itu, ia mengatakan pengambilan foto orang-orang Uighur itu dilarang.

Tiongkok menolak mengijinkan media atau organisasi internasional mengunjungi pusat penahanan itu.

Sementara itu, Pemerintah Thailand selama lebih dari setahun berunding dengan Tiongkok dan Turki setelah 350 orang Uighur ditemukan bersembunyi di Thailand dan ditahan di pusat-pusat penahanan imigrasi.

Sekitar 180 orang Uighur, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dikirim ke Turki setelah mendapat dokumen imigrasi resmi.

Turki secara rutin menampung orang-orang Uighur yang memiliki dokumen semacam itu karena memiliki keterkaitan budaya tradisional dan klaim bahwa minoritas Muslim itu menghadapi penganiayaan di Tiongkok.

Tapi lebih dari 50 orang Uighur lagi masih ditahan di pusat penahanan imigrasi di Bangkok.

Juru bicara UNHCR di Thailand, Vivian Tan mengatakan pemerintah Thailand harus mengijinkan kelompok itu bebas melakukan perjalanan.

"Pada dasarnya, UNHCR telah meminta kepada pemerintah Thailand untuk menahan diri dengan tidak mendeportasi orang secara paksa di masa yang akan datang. Kami mendesak pemerintah untuk mengijinkan orang-orang yang masih berada di Thailand untuk pergi secara suka rela ke tempat di mana pemerintahnya bersedia menerima mereka," kata Vivian Tan.

Tiongkok menuduh orang-orang Uighur itu terkait dengan organisasi teroris seperti ISIS dan separatis.

Benjamin Zawacki, seorang penganjur HAM dan pengacara mengatakan Thailand tidak mengijinkan pemerikasaan selayaknya terhadap pengungsi itu oleh organisasi internasional sebelum mereka dipulangkan ke Tiongkok.

"Pada dasarnya hukum internasional tanpa memandang status Thailand yang tidak menandatangani konvensi mengenai pengungsi adalah -sampai dan kecuali pemeriksaan dilakukan, ada anggapan bahwa orang yang punya ketakutan akan menghadapi hukuman tidak bisa dipulangkan kembali sampai ada keputusan mengenai hal itu," kata Benjamin Zawacki.

Laporan-laporan mengatakan Tiongkok terus menekan Thailand untuk memulangkan etnis Uighur itu ke Tiongkok.

Tapi Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menolak berkomentar mengenai tujuan akhir orang-orang Uighur itu, dan hanya mengatakan bahwa orang-orang Uighur yang masih berada di Thailand itu akan tetap tinggal di sana untuk sementara waktu. (voaindonesia.com)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja