Loading...
INDONESIA
Penulis: Diah Anggraeni Retnaningrum 19:24 WIB | Rabu, 25 Juni 2014

Timses: Jawaban Jokowi Terkait Laut Tiongkok Selatan, Tepat

Guspiabri Sumowigeno, Ketua Departemen Pertahanan dan Keamanan DPP Partai Nasional Demokrat. (Foto: Diah A.R)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Guspiabri Sumowigeno, Ketua Departemen Pertahanan dan Keamanan DPP Partai Nasional Demokrat menyatakan bahwa jawaban calon presiden nomor urut dua (2) dalam Debat Capres 2014, Minggu (22/6) lalu terkait pertanyaan capres nomor urut satu (1) tentang Laut Tiongkok Selatan (dulu Laut China Selatan/LCS) adalah tepat dan bijak.

“Menurut saya, jawaban Jokowi tersebut memperlihatkan sikap bijak menghadapi situasi Laut Tiongkok Selatan itu,” kata dia dalam konferensi pers yang digelar di Media Center JKW4P di Jakarta Pusat, Rabu (25/4).

“Ada tiga hal yang harus diperhatikan terkait kondisi Laut Tiongkok Selatan yaitu persoalan di Laut Tiongkok Selatan memiliki kompleksitas yang tinggi. Harus diingat bahwa Laut Tiongkok Selatan merupakan titik pertemuan kepentingan semua negara-negara besar dunia. Diperlukan kehati-hatian agar Indonesia tidak merugi.”

Dia juga menjelaskan hal yang kedua adalah kemampuan Indonesia terbatas untuk mempengaruhi situasi yang ada sekarang namun berpeluang memberi terobosan. Seperti mendorong komunikasi antara Washington dan Beijing untuk menemukan kata sepakat dalam persoalan tersebut. Hal yang ketiga adalah Jokowi memprioritaskan upaya menjaga integritas teritorial Indonesia di mana wilayah Natuna memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tumpang tindih sebagian dengan sembilan garis putus-putus RRC.

Menurutnya, Jokowi bukan tidak mengetahui secara mendalam mengenai konflik LCS. Namun, dia justru mengingatkan bangsa ini agar energi diplomasi Republik Indonesia bisa digunakan secara efektif dan efisien sebesar-besarnya untuk kepentingan negara.

Dia juga menegaskan bahwa pandangan Jokowi terhadap LCS itu menunjukkan karakter damai doktrin Poros Maritim. Guspiabri menjabarkan bahwa sikap efisien yang menjadi prinsip Jokowi dalam mengelola negara termasuk dalam kegiatan diplomasi dan politik luar negeri. Energi diplomasi Indonesia harus seletif digunakan karena ada banyak agenda lain yang harus diperhatikan juga.

Jokowi juga memperhatikan hubungan baik dengan RRC kepada Indonesia dan membangun kembali kepercayaan RRC atas proses perdamaian dengan negara-negara yang mengklaim di LCS. Sikap itu dinilai tepat karena proses diplomasi LCS hanya bisa berjalan kembali jika perasaan terkepung RRC bisa disingkirkan.

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home