WHO: Dunia Tidak Siap Ketika Muncul Pandemi COVID-19

JENEWA, SATUHARAPAN.COM-Dunia dalam keadaan tidak siap menghadapi pandemi baru daripada ketika virus corona muncul pada tahun 2019, dan mungkin sebenarnya berada pada situasi yang lebih buruk mengingat korban dan kerugian ekonomi, menurut panel yang dibentuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengevaluasi respons global.

Kurangnya kemajuan dalam reformasi seperti peraturan kesehatan internasional berarti dunia sama rentannya seperti sebelumnya, kata Panel Independen untuk Kesiapsiagaan dan Respons Pandemi mengatakan dalam laporannya.

Para penulis, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Selandia Baru, Helen Clark, dan mantan presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, mengakui beberapa kemajuan, termasuk pendanaan yang lebih kuat untuk WHO, tetapi mengatakan prosesnya berjalan terlalu lambat.

"Saat ini kami memiliki alat yang sama dan sistem yang sama yang ada pada Desember 2019 untuk menanggapi ancaman pandemi. Dan alat itu tidak cukup baik," kata Clark kepada wartawan.

"Jika ada ancaman pandemi baru tahun ini, tahun depan, atau setidaknya setahun setelahnya, sebagian besar kita akan berada di tempat yang sama... mungkin lebih buruk, mengingat ruang fiskal yang ketat di banyak negara, jika bukan sebagian besar negara saat ini."

Laporan yang dirilis pada hari Rabu (18/5) disampaikan menjelang pertemuan Majelis Kesehatan Dunia pekan depan di Jenewa, forum pengambilan keputusan tahunan WHO, yang diharapkan untuk mengatasi beberapa masalah yang diangkat.

Sementara badan tersebut menyambut beberapa langkah maju, termasuk langkah untuk membentuk dana keamanan kesehatan global yang terpisah di dalam Bank Dunia. WHO juga memperingatkan bahwa minat global berkurang dan tahun-tahun yang diperlukan untuk menyiapkan instrumen lain, termasuk perjanjian pandemi potensial, perjanjian internasional, kesepakatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

Panel menyerukan pertemuan tingkat tinggi di Majelis Umum PBB dan dewan independen tentang ancaman kesehatan yang dipimpin oleh kepala negara untuk menegaskan tindakan.

"Hanya kepemimpinan politik tingkat tertinggi yang memiliki legitimasi untuk menyatukan banyak sektor dengan cara ini," kata Sirleaf dalam sebuah pernyataan. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti