Loading...
EKONOMI
Penulis: Diah Anggraeni Retnaningrum 17:34 WIB | Rabu, 11 November 2015

Akademisi: Enam Paket Ekonomi Hanya untuk Pemilik Modal

Ilustrasi. Ketua Tim Deregulasi Kementerian Perdagangan Arlinda (baju biru) saat memberikan keterangan pers terkait kebijakan Kemendag yang dideregulasi dan didebirokratisasi pada pertengahan September 2015 lalu. (Foto: Dok. satuahrapan.com Diah A.R)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty menilai enam paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah hanya diprioritaskan bagi pemilik modal saja khususnya di perkotaan dan tidak menyentuh pedesaan.

"Secara keseluruhan, enam paket kebijakan tidak banyak menyentuh pembangunan desa," kata dia dalam paparan lembaga riset Public Policy Institute (Points) di Jakarta pada hari Rabu (11/11).

"Rata-rata secara sederhana penilaiannya 2,8 poin. Jadi sedikit sekali berdampak pada pembangunan desa."

Penilaian terhadap masing-masing paket kebijakan itu dilakukan berdasarkan subjective expertise.

Paket kebijakan ekonomi jilid pertama bertujuan mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi serta kepastian hukum dan usaha juga percepatan proyek nasional diberi nilai 3 poin atau sedikit berdampak.

Paket kebijakan ekonomi jilid kedua diberi nilai 3,3 poin karena kebijakan di bagian perizinan sedikit berdampak terhadap pembangunan desa.

"Paket kebijakan jilid ketiga soal penurunan harga BBM, listrik, dan gas serta penurunan bunga kredit usaha rakyat kami beri nilai 3 poin. Begitu pula paket kebijakan jilid empat tentang upah minimum provinsi kami beri nilai 3 poin karena sedikit berdampak terhadap pembangunan desa," kata dia.

Kemudian, pada paket kebijakan ekonomi lima tentang diskon pajak revaluasi aset BUMN dan swasta diberi nilai 2 poin dan paket kebijakan enam mengenai fasilitas kawasan ekonomi khusus (KEK), pembatasan pengelolaan sumber daya air untuk swasta komersial serta penyederhanaan impor izin obat dan makanan diberi nilai 3,3 poin.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga Haryadi menilai paket kebijakan tersebut masih luput menyertakan area atau industri di pedesaan dan lebih berorientasi pada pemberian insentif untuk pemilik modal di perkotaan.

"Industri itu di mana-mana cenderung ke perkotaan jadi yang diuntungkan oleh enam paket kebijakan itu ya kota. Maka pusat akan maju dan pinggiran akan terbelakang. Tentu ini sesuatu yang kita cemaskan," kata dia.

 

 

Editor : Eben E. Siadari


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home