Bishop Chang: Ada Kesenjangan Besar Pemerintah dan Rakyat Hong Kong

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM - Bishop Gereja Lutheran Injili di Hong Kong (ELCHK), Ben Chun-wa Chang, mengatakan bahwa "demokrasi sangat penting saat ini" di wilayah tersebut. Hal itu akan menyebabkan masyarakat lebih sehat.

Chang yang juga aktivis pro-demokrasi dan menempati bagian penting dari tiga pekan dalam upaya reformasi di Hong Kong mengatakan bahwa gerejanya memahami ketidakpuasan para demonstran akibat dikuranginya hak pilih universal untuk pemilihan pada 2017.

Pemerintah Tiongkok yang menguasai Hong Kong berpendapat bahwa partai yang berkuasa di negara itu akan mengajukan calon seorang dokter hewan pada pemilihan 2017 sebagai kepala eksekutif Hong Kong.

Rakyat yang menentang keputusan itu menggelar demonstran yang dipimpin oleh mahasiswa. Mereka memprotes dan  turun ke jalan dalam jumlah ribuan orang di depan kantor pusat pemerintahan yang dikenal sebagai "Gerakan Payung." Bentrokan pecah dalam beberapa hari terakhir ketika polisi mulai membuka barikade dan menggunakan semprotan kepada demonstran.

Chang juga mengatakan bahwa selain memahami ketidakpuasan rakyat, dia juga memahami sikap pemerintah. "Tapi, jika pemilihan Kepala Eksekutif  dikendalikan beberapa orang, maka masyarakat akan mengalami kemunduran juga bisa dipahami,” kata Chang.

Dia juga mengatakan bahwa ada kesenjangan yang besar antara pemerintah Tiongkok dan rakyat Hong Kong, khususnya kaum muda. Menjembatani kesenjangan ini sangat penting bagi masa depan Hong Kong, kata Uskup itu menekankan.

Sementara demonstran yang dipimpin oleh Federasi Mahasiswa Hong Kong dan Occupy Central, menjadi demonstrasi pro-demokrasi terbesar dan berlangsung beberapa pekan terakhir. Namun  Chang mengatakan bahwa para demonstran juga meliputi kelompok yang lebih besar dari warga usia paruh baya.

Pada tahun 1997 Inggris menyerahkan kembali Hong Kong ke Tiongkon berdasarkan  perjanjian 1984 yang memberi wilayah itu otonomi tingkat tinggi selama 50 tahun ke depan. Namun, pada tahun 2004 Tiongkok mengatakan harus disetujuinya setiap perubahan undang-undang pemilu di Hong Kong.

Pada bulan Juni dan Juli tahun ini, para aktivis pro-demokrasi mengadakan referendum tidak resmi yang menuntut reformasi politik, dan kedua pihak mengadakan demonstrasi besar.

Bagi Bishop ELCHK itu, protes saat ini tidak sebesar gerakan anti-pemerintah yang akan muncul di bagian lain Tiongkok, karena beberapa komentator menyebutnya sebagai "hanya gerakan demokrasi lokal." (LWI)