Loading...
DUNIA
Penulis: Sabar Subekti 06:24 WIB | Senin, 07 September 2020

Demonstrasi Menolak Penundaan Pemilu Legislatif di Hong Kong

Seorang polisi anti huru hara menggunakan pistol semprot merica untuk membubarkan pengunjuk rasa pro demokrasi selama demonstrasi menentang pemilihan yang ditunda, di Hong Kong, hari Minggu (6/9/2020). (Foto: Reuters)

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM-Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan di Hong Kong pada hari Minggu (6/9) untuk berdemonstrasi menentang undang-undang keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh China dan penundaan pemilihan legislatif.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, menunda setahun pemilihan yang rencananya diselnggarakan pada Hari Minggu (6/9) untuk kursi di Dewan Legislatif kota, dan akan diselenggarakan pada pada Juli tahun depan. Alasannya, karena lonjakan kasus virus corona.

Langkah tersebut merupakan pukulan bagi oposisi pro demokrasi yang berharap untuk memenangkan mayoritas bersejarah di Dewan, di mana hanya setengah kursi yang dipilih secara langsung, dan setengah lainnya ditunjuk sebagai anggota yang sebagian besar mendukung Beijing.

Pemilihan umum itu akan menjadi pemungutan suara resmi pertama bekas koloni Inggris itu sejak Beijing memberlakukan undang-undang keamanan baru pada akhir Juni, yang menurut para kritikus bertujuan untuk menekan perbedaan pendapat di kota itu.

Pemerintah bersikeras bahwa tindakan itu diambil terkait virus corona untuk alasan kesehatan masyarakat dan bukan karena alasan politik.

Beberapa Aktivis Ditangkap

Ribuan polisi ditempatkan di sekitar semenanjung Kowloon yang ramai saat para demonstran mengibarkan spanduk dan meneriakkan slogan-slogan anti pemerintah yang populer seperti "membebaskan Hong Kong".

Slogan-slogan ini sekarang dilarang di bawah undang-undang baru. Polisi menangkap beberapa aktivis terkenal selama demonstrasi, termasuk Figo Chan, wakil ketua Front Hak Asasi Manusia Sipil dan mantan legislator Leung Kwok-hung, juga dikenal sebagai "Rambut Panjang", menurut sebuah posting di halaman Facebook Chan.

Demonstrasi anti pemerintah telah menurun tahun ini, terutama karena pembatasan pertemuan kelompok dan undang-undang keamanan yang menghukum tindakan yang dianggap oleh China sebagai subversif, separatis, teroris atau berkolusi dengan pasukan asing.

“Hari ini seharusnya hari pemungutan suara kia, kita harus melawan untuk mendapatkan suara kita,” kata seorang wanita berusia 70 tahun yang bermarga Wong.

Hong Kong telah melaporkan sekitar 4.800 kasus virus corona sejak Januari, jauh lebih rendah daripada di kota-kota besar lainnya di dunia. Jumlah infeksi harian baru telah turun secara substansial dari tiga digit di bulan Juli menjadi satu digit saat ini.

Sementara protes jalanan sebagian besar telah kehilangan momentum, sentimen anti pemerintah dan anti Beijing tetap ada, dengan tawaran China untuk pengujian virus corona massal untuk penduduk Hong Kong mendorong seruan untuk boikot di tengah ketidakpercayaan publik.

Pertemuan saat ini dibatasi untuk dua orang. Polisi mengutip pembatasan tersebut dalam menolak permohonan protes dalam beberapa bulan terakhir, yang secara efektif mencegah demonstrasi.

Hong Kong kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997 di bawah jaminan otonomi, tetapi para kritikus mengatakan undang-undang baru itu merusak janji itu dan menempatkan wilayah itu pada jalur yang lebih otoriter.

Para pendukung undang-undang keamanan baru mengatakan undang-undang itu akan membawa stabilitas setelah satu tahun kerusuhan anti pemerintah dan anti China yang sering disertai kekerasan, dan menutup celah dalam keamanan nasional yang ditinggalkan oleh ketidakmampuan kota untuk memenuhi persyaratan konstitusional untuk mengesahkan undang-undang semacam itu di wilayahnya sendiri. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home