Loading...
INDONESIA
Penulis: Martahan Lumban Gaol 13:03 WIB | Senin, 22 Desember 2014

DPD Harap Pemerintah Serius Entas Kemiskinan

Ketua DPD Irman Gusman saat berbicara dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2014 'Menutup Tahun Politik Mengawali Konsolidasi Nasional', di Lobby DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/12). (Foto: Martahan Lumban Gaol)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Dewan Perwakilan Daerah mengharapakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih serius melaksanakan program pengentasan kemiskinan, mengingat angka kemiskinan di Indonesia meningkat bila dibandingkan akhir tahun 2013 silam.

"Pemerintah diharapkan lebih serius melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang angkanya kian meningkat dibanding akhir tahun 2013 lalu," kata Ketua DPD Irman Gusman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2014 'Menutup Tahun Politik Mengawali Konsolidasi Nasional', di Lobby DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/12).

Dia menjelaskan, meskipun pendapatan per kapita Indonesia sudah mencapai 3.800 dolar Amerika Serikat, namun jumlah penduduk miskin yang konsumsinya kurang dari 2 dolar Amerika Serikat per hari masih sekitar 28 juta orang atau sekitar 11 persen dari jumlah seluruh penduduk.

"Demikian juga tingkat pengangguran yang masih sekitar 7,5 juta orang," ujar Irman.

Sementara, dalam penanganan bencana dan perubahan iklim yang dampaknya kian terasa, DPD berharap penanganan dan mitigasi hari semakin profesional serta akomodatif. "DPD juga berharap pemerintah pusat dan daerah dapat melembagakan paradigma pembangunan yang pro terhadap ekologis untuk mengantisipasi bencana," kata dia.

"Hal ini bisa diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang dan wilayah yang baik, pemeliharaan sarana drainase dan sumber daya perairran serta langkah-langkah lain yang dianggap perlu," Irman menambahakan.

Pada bidang sosial lainnya, DPD menganjurkan adanya langkah bijak dalam menyikapi konflik di daerah, dengan pendekatan kekerasan dan perlunya pendekatan sosio kultur serta kesejahteraan.

"Seperti di Papua, warga di sana merupakan bagian dari Indonesia, mereka berhak merasakan kehadiran negara untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan," kata Ketua DPD itu.

"Oleh karena itu negara harus semakin pro-aktif dalam pembangunan bangsa, agar rakyat bisa merasakan semangat persatuan dan perasaan memiliki negaranya," Irman menambahkan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home