Gelombang Pengawasan Internet Jadi Pembahasan IGF 2013

BALI, SATUHARAPAN.COM – Gelombang pengawasan di internet yang terus terungkap menyita perhatian pemerintah dan opini publik. Persoalan pengawasan merupakan masalah utama yang berkembang pada 2013 ini. Hal ini dibahas dalam pertemuan global terbesar multipihak tentang tata kelola internet, Internet Governance Forum (IGF), di Nusa Dua Bali pada 22-25 Oktober 2013.

Pertemuan tahunan empat hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini menarik lebih dari 1.500 perwakilan pemerintah, masyarakat sipil , komunitas teknis, dan sektor swasta dari 111 negara , dengan ratusan lebih yang berpartisipasi jarak jauh. Ada 135 workshop dan diskusi fokus untuk membuat rujukan dalam memulihkan kepercayaan di internet. Negara-negara juga mencemaskan keamanan dan privasi komunikasi digital dengan potensi bahaya penghematan dari internet terbuka.

Perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Scott Busby mengatakan bahwa Amerika Serikat mengakui banyak kekhawatiran pada masalah pengawasan dan menyambut diskusi tentang privasi dan keamanan. Masalah pengawasan global yang harus memperhitungkan pandangan dan praktek semua orang di seluruh dunia. Pengawasan dan pelanggaran hak asasi manusia itu hal saling terkait. Scott Busby mengatakan, “Amerika Serikat tidak menggunakan pengumpulan intelijen untuk tujuan menekan warga negara dengan alasan apapun, termasuk keyakinan politik, agama , atau yang lainnya. Individu harus dilindungi dari kesewenang-wenangan atau campur tangan yang melanggar hukum negara."

Ross Lajeunesse dari Google mengatakan pentingnya arti menjaga kepercayaan. "Jika pengguna kami tidak mempercayai kami , mereka tidak akan menggunakan produk kami , dan mereka akan pergi ke tempat lain.”

Ross Lajeunesse menyatakan bahwa data, server, infrastrukturnya, tidak menyediakan akses langsung bagi Pemerintah mana pun, dan tidak menerima permintaan pemerintah tentang data pengguna. Dia mendesak peserta untuk memikul semua tanggungjawab pemerintah pada standar tertinggi, termasuk di negara  wartawan mengalami pemukulan, blogger mengalami pemenjaraan, dan aktivis mengalami kematian.

Sementara Johan Hallenborg dari Kementerian Luar Negeri Swedia berpendapat bahwa untuk memperkuat kepercayaan kepada prinsip-prinsip hukum, maka transparansi  dan penghormatan hak asasi manusia harus diperkuat. Swedia merupakan sebuah negara yang telah memperkenalkan perlindungan kerangka konstitusional di area privasi digital.

Ini merupakan aspek yang sama pentingnya untuk melindungi hak dan kebebasan individu dari penyalahgunaan oleh orang lain. Hal ini memastikan negara tidak melanggar hak dan kebebasan, sekaligus menetapkan batas kekuasaan negara.

Johan Hallenborg  menambahkan perlunya pemisahan pasti antara pengawasan komunikasi elektronik dengan lembaga penegak hukum, dan pengumpulan data intelijen oleh badan-badan keamanan. Diperlukan prinsip dasar untuk tetap menghormati hak asasi manusia ketika melaksanakan pengawasan komunikasi elektronik. Beberapa hal yang disebutkan Johan Hallenborg antara lain,"keabsahan, dasar hukum, kebutuhan dan kecukupan, proporsionalitas, kekuasaan kehakiman, transparansi, dan pengawasan publik."

Moderator Jovan Kurbalija, mengacu pada forum untuk bertekad serius dan tanggung jawab dalam melakukan sesuatu yang berguna bagi Internet secara keseluruhan dan untuk kemanusiaan. Kasus National Security Agency (NSA, Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat) menurutnya sesuatu yang pertama harus dihindari sementara hal serupa itu juga harus dicegah terjadi.

Pertemuan IGF di Nusa Dua Bali ini merupakan pertemuan internasional yang ketujuh.

Editor : Bayu Probo