Loading...
EKONOMI
Penulis: Diah Anggraeni Retnaningrum 05:45 WIB | Senin, 26 Januari 2015

Kadin Nilai Indonesia Belum Siap Hadapi MEA

Konferensi pers Kadin yang bertajuk "Catatan Awal Tahun 2015" di Menara Kadin, Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (22/1). (Foto: Diah A.R)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia Didie W. Soewondho menyatakan bahwa saat ini Indonesia belum siap menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Kami (Kadin) pernah diundang dan berkumpul dengan DPD semua daerah. Dalam pertemuan tersebut kami bisa menyimpulkan bahwa seluruh daerah atau bisa dikatakan Indonesia belum siap menghadapi MEA,” kata Didie kepada satuharapan.com usai melakukan konferensi pers bertajuk “Catatan Awal Tahun 2015” di Menara Kadin, Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurutnya ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi MEA adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang belum memadai. Sebagai contoh dia memaparkan bahwa saat ini dokter-dokter di Thailand telah belajar Bahasa Indonesia. Jadi, kalau mereka datang ke Indonesia untuk membuka praktik lebih mudah karena sudah fasih berkomunikasi Bahasa Indonesia dengan pasiennya.

Didie menyarankan untuk pemerintah bahwa menjelang MEA yang sudah semakin dekat harus semakin giat upaya sosialisasi MEA ini kepada masyarakat, pegiat industri maupun pemerintah daerah.

“Daerah-daerah harus tahu bahwa akan ada MEA dan apa itu MEA,” kata dia.

Saran yang kedua adalah jangan panik dan memetakan apa saja kelemahan dan keunggulan produksi atau jasa per daerah.

“Daerah-daerah yang kuat untuk sektor industri maupun jasa yang kira-kira akan bisa bersaing di ASEAN itulah yang harus didorong lebih lagi,” kata Didie.

Dia juga menyatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini kaya akan hasil kebunnya seperti kelapa sawit. Industri turunan seperti kelapa sawit juga harus didorong lebih kuat lagi di luar negeri agar tidak kalah saing dengan negara ASEAN lainnya.

Menurutnya yang paling mengkhawatirkan adalah jika pekerja asing mengisi kesempatan-kesempatan kerja di mana sebenarnya masyarakat Indonesia sendiri juga membutuhkan lowongan pekerjaan.

Untuk mengatasi hal itu standar nasional Indonesia (SNI) juga diperlukan sebagai sebuah takaran dalam mempekerjakan tenaga ahli. “Itu (SNI) sebagai barikade kita,” kata dia.

Menurutnya, baik pemerintah pusat, daerah dan para pengusaha harus duduk bersama untuk membantu industri yang ada di daerah agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menguasai pasar ASEAN.

Editor : Eben Ezer Siadari


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home