Google+
Loading...
SAINS
Penulis: Dewasasri M Wardani 10:57 WIB | Rabu, 17 Mei 2017

Menteri Susi Menerima Peter Benchley Ocean Awards

Ilustrasi. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti (kiri) menerima Peter Benchley Ocean Awards dalam acara di Washington DC, Kamis (11/5) malam. (Foto: voaindonesia.com)

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti menerima Peter Benchley Ocean Awards di Washington DC, Kamis (11/5) malam. Pengharaan ini diberikan kepada menteri Susi atas pekerjaan ekologisnya, memimpin kebijakan tegas untuk menghancurkan ratusan kapal penangkap ikan ilegal dalam dua tahun terakhir.

"Apa yang sebenarnya kami dapatkan juga adalah rasa hormat," kata Susi Pudjiastuti di Washington DC, seperti dilansir situs voaindonesia.com, di mana dia bergabung dengan penerima penghargaan Peter Benchley Ocean Awards tahunan lainnya.

"Mereka tidak bisa lagi melakukan apapun," kata Susi. Padahal sekitar 10.000 kapal asing dahulu biasa menangkap ikan di perairan Indonesia "seperti di wilayah negara mereka sendiri," katanya. Ia menambahkan, realitas baru yang harus mereka hadapi sekarang: "Tidak (bisa) lagi!" (menangkap ikan seenaknya, red).

Pendekatan tegas Indonesia yang tanpa kompromi telah membuat negara-negara tetangga kesal karena banyak perahu mereka yang "terperangkap" saat beroperasi di wilayah laut yang dilanda perselisihan teritorial. Kampanye tegas ini sebagian mencerminkan keinginan pemerintah Indonesia untuk menunjukkan kedaulatan atas wilayah kepulauan luas yang terdiri dari 17.000 pulau.

Pudjiastuti, 52, telah memenangkan popularitas sebagai pemimpin kampanye tersebut, menepis pandangan skeptis pada saat ia baru saja dilantik sebagai Menteri KKP pada tahun 2014.  Saat menjabat, Susi dengan cepat mengumumkan moratorium penangkapan ikan bagi kapal-kapal asing yang sering beroperasi di bawah bendera Indonesia.

Dan untuk menegaskan kebijakan yang dimaksudkan, pihak berwenang Indonesia telah menenggelamkan lebih dari 300 kapal penangkap ikan asing ilegal.

Dalam penghancuran massal terakhir yang dilakukan awal April lalu, pihak berwenang Indonesia menghancurkan 81 kapal kosong. Sebagian besar kapal tersebut berasal dari Vietnam, Filipina, Malaysia dan Thailand. Pada bulan Maret 2016, sebuah kapal berbendera Nigeria yang besar tertangkap sedang berburu ikan bandeng dan, setelah awaknya dievakuasi, kapal itu diledakkan dengan ledakan yang kuat.

Namun, Menteri Susi juga mengakui munculnya beberapa ketegangan akibat kebijakannya itu. Susi mengatakan bahwa dia memberi tahu para duta besar negara-negara tetangga, termasuk China, sebelum melakukan tindakan keras dan meminta dukungan dari mereka.

"Pencurian (ikan) bukan merupakan bagian dari hubungan bilateral yang baik," kata Susi saat berbicara pada acara diskusi di Stimson Center di Washington DC minggu lalu.

Pihak berwenang Indonesia kini menyimpan 100 kapal penangkap ikan asing lainnya yang sedang menunggu untuk dihancurkan. Mereka juga menyita belasan kapal lainnya setiap minggu, kata Susi. Namun Susi menambahkan, hanya sedikit kapal penangkap ikan China yang berhasil disita, karena kapal mereka lebih besar, lebih cepat dan bahkan sering didampingi oleh penjaga pantai nasional, sehingga lebih sulit untuk mengawasi aktivitas kapal-kapal China tersebut.

Amerika Serikat dan Australia memberikan dukungan kepada Indonesia, termasuk teknologi satelit untuk membantu pengawasan perairan. Indonesia juga mengharapkan bantuan teknis Jepang.

Dalam kaitannya dengan klaim teritorial China di Laut China Selatan, Susi mengatakan bahwa dia tidak terlalu khawatir dengan klaim Beijing itu.

"Bagi saya ini jelas. Begitu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, itu ikan saya!," katanya

Editor : Bayu Probo

Back to Home