Google+
Loading...
INDONESIA
Penulis: Martahan Lumban Gaol 04:28 WIB | Kamis, 13 Agustus 2015

Reshuffle Kabinet, Apa Kabar Konsep Poros Maritim Dunia?

Ilustrasi. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo (tengah) serta Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri PPPA Yohana Yembise berfoto bersama dengan anak-anak pada acara puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2015 di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8). Peringatan tahun ini mengambil tema Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak. (Foto: Dok. satuharapan.com)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Demikian salah satu konsep yang dilahirkan Tim 11, sebuah tim berisi para akademisi yang dibentuk Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, jelang pencalonan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.

Namun kini, konsep tersebut layak dipertanyakan kelanjutannya. Sebab, salah satu mantan anggota Tim 11 yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, kini telah berada di luar Pemerintahan Jokowi-JK.

Mantan anggota Tim 11, Muradi, mengatakan kewenangan melanjutkan konsep poros maritim dunia ada di tangan Pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut dia, pihaknya hanya menggagaskan konsep itu saja.

“Tergantung Pemerintahan Presiden Jokowi mau melanjutkan atau tidak. Dulu, kami di Tim 11 hanya memunculkan konsep poros maritim dunia saja,” ujar Muradi saat dihubungi satuharapan.com, di Jakarta, Rabu (12/8).

Terkait tidak adanya lagi sosok Andi Widjajanto, sebagai salah satu mantan anggota Tim 11 dalam Pemerintahan Jokowi-JK untuk melanjutkan konsep tersebut, Muradi tidak terlalu khawatir, karena masih ada Teten Masduki yang saat ini berada di dalam lingkaran ‘Istana’ sebagai Tim Komunikasi Presiden.

“Sebenarnya konsep tersebut sudah kami serahkan sepenuhnya untuk Pemerintahan Jokowi, tugas Tim 11 sudah selesai ketika Pak Jokowi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia,” ucap Muradi.

Namun, Muradi ragu Kabinet Kerja ke depan di bawah Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, tetap mampu menerapkan konsep poros maritim dunia dalam menjalankan program kerja masing-masing kementerian. Sebab, Pramono Anung tidak pernah ikut dalam pembahasan konsep tersebut.

“Masalahnya, sekarang Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet mau menjadikan itu sebagai kekuatan atau tidak,” ujar salah satu staf pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung itu.

Perhatikan Tiga Hal

Menurut dia, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam konsep poros maritim dunia, yakni pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan keamanan. “Kita akan lihat apakah ke depannya ini akan jalan atau tidak. Kita tinggal secara ekonomi, bisa eksplorasi lebih profit minded atau tidak,” ujar Muradi.

“Untuk di sektor pertahanan, Luhut Binsar Pandjaitan (Menkopolhukam) saya kira bisa, dia pernah terlibat juga dalam pemabahasan konsep ini. Terlebih perombakan struktur di Kementerian Pertahanan, TNI, dan sebagainya juga sudah mulai dijalankan kemarin,” dia menambahkan.

Menurut Muradi, demi melanjutkan konsep menjadikan Indonesia poros maritim dunia, pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada apa yang tertuang dalam Nawa Cita, yakni pro terhadap rakyat. Bukan seperti kondisi saat ini, cenderung pro terhadap pasar.

“Kalau sesuai Nawa Cita, pembangunan ekonomi kita seharusnya pro terhadap publik, tapi saat ini ekonomi kita pro pasar, lebih mendorong kekuatan pasar,” tutur Muradi.

Editor : Bayu Probo

UKRIDA
Zuri Hotel
Back to Home