Loading...
LAYANAN PUBLIK
Penulis: Sabar Subekti 19:36 WIB | Selasa, 31 Desember 2013

2013, Pengaduan Pelayanan Publik Naik 97 Persen

Budi Santoso, Ombudsman bidang Penyelesaian Laporan. (Foto: Ist)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ombudsman Republik Indonesia menerima 4.359 laporan masyarakat berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik pada 2013 dan angka tersebut meningkat 97,33 persen dibandingkan tahun 2012 dengan 2.209 pengaduan.

"Tren peningkatan jumlah laporan masyarakat tidak hanya terjadi pada 2012 dan 2013. Pada 2011, peningkatan jumlah aduan juga terjadi. Tercatat ada 1.867 laporan pada 2011 atau bertambah 342 laporan pada 2012 yang berjumlah 2.209 aduan," kata Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Budi Santoso dalam keterangan tertulisnya, hari Selasa (31/12).

Budi menyebutkan tiga besar kategori maladministrasi yang banyak dilaporkan masyarakat adalah penundaan berlarut (25,9 persen), penyimpangan prosedur (18,3 persen) dan penyalahgunaan wewenang (13,8 persen).

Sedangkan tiga besar instansi yang menuai banyak aduan masyarakat adalah Pemerintah Daerah (43,8 persen), Kepolisian (13,3 persen) dan Instansi Pemerintah/Kementerian (10,7 persen).

Budi berharap, bertambahnya jumlah laporan masyarakat pada 2013 merupakan sinyal betapa masyarakat sudah peduli dengan haknya dalam menerima pelayanan publik.

"Jika masyarakat merasa haknya dilanggar, maka mereka tidak lagi berdiam diri, mereka akan langsung melaporkan penyimpangan itu kepada Ombudsman RI," kata dia.

Sementara itu, berkaitan dengan laporan pengaduan masyarakat terkait CPNS, Ombudsman RI menerima 199 laporan masyarakat. Angka itu terbilang menurun sekitar 30 persen dibanding pengaduan tahun lalu yang berjumlah 295 laporan.

Tiga besar bentuk maladministrasi yang diadukan adalah penyimpangan prosedur (27,1 persen), tidak transparan (19,6 persen), permintaan barang, uang dan jasa (14,1 persen).

Dilihat dari proses seleksinya, laporan masyarakat pada saat seleksi administrasi sebanyak 32,7 persen, pendaftaran awal sebanyak 30,2 persen dan saat pelaksanaan tes sebanyak 18,6 persen.

"Yang paling banyak diadukan adalah penyelenggaraan CPNS di tingkat pemerintahan kota/kabupaten dengan 61,8 persen," ungkap Budi.

Meski begitu, catatan jumlah pengaduan yang sedikit tersebut patut mendapat apresiasi. Pelaksaan Rekrutmen CPNS pada 2013 secara umum lebih baik dibanding pada 2012.

"Akan tetapi, penyempurnaan masih harus terus dilakukan di tahun-tahun mendatang," demikian Budi. (Ant)


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home