Analis SMRC:Jokowi Tidak Perlu Mengacuhkan Kompromi Politik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo diharap tidak terlalu mengutamakan kompromi politik yang berkaitan dengan konflik  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebaiknya ia diharapkan fokus mengurusi infrastruktur bagi rakyat kurang mampu.

“Penting bagi Presiden dan pemerintah saat ini untuk bisa meyakinkan masyarakat luas bahwa ada kebijakan yang menarik perhatian publik untuk berinvestasi, dan tidak perlu memperdulikan yang tidak penting,” kata Djayadi Hanan, konsultan Sjaiful Mudjani Research Consulting di hadapan para hadirin konferensi ekonomi yang diselenggarakan The Economist, di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (11/2).

Saat ini, menurut Djayadi  ada tantangan yang harus dikelola dan diselesaikan yakni tentang infrastruktur, pemberantasan korupsi dan stabilnya harga pangan.

“Saya rasa Pak Jokowi saat ini berada dalam situasi sulit, karena saya lihat dia ada beberapa masalah karena dalam sudut pandang politik dia ada dalam posisi minoritas di parlemen,” Djayadi menambahkan.

Djayadi hadir sebagai salah satu pemateri dalam sesi kedua dari The Economist Event bersama dengan Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, dan Robert Blake Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Sesi yang dia ikuti yakni dengan materi bertajuk “Pemimpin Baru, Tantangan Lama.”

Djayadi menjelaskan Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang memenangkan pemilihan umum, tetapi tidak ada dari partai tersebut yang menjadi pemimpin DPR RI.

Djayadi menyebut dalam pembangunan infrastruktur dan pemberantasan korupsi, presiden Joko Widodo jangan ragu-ragu.

“Saat ini dalam agenda pribadi, saya yakin presiden (Joko Widodo) tidak akan membuat kompromi politik kepada kebijakan-kebijakan yang tidak perlu melainkan kepada kebijakan-kebijakan yang penting, seperti anti korupsi,” Djayadi menambahkan.

Pada 2014 lalu, Survei Sjaiful Mujani Research and Consulting mengumumkan bahwa 52,8 persen responden yang disurvei pada 2014 meyakin bahwa Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki keyakinan akan dapat memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Editor : Eben Ezer Siadari