Berharap Menteri Agama Baru Menteri Semua Agama

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Imdadun Rahmat, Wakil Ketua Komnas HAM berharap menteri agama yang baru nantinya dapat menempatkan diri sebagai menteri dari semua agama yang ada di Indonesia. Menteri Agama bukan perwakilan agama atau keyakinannya.

“Menteri agama harus bersikap melindungi dan mengayomi, baik untuk (agama) yang resmi atau tidak,” kata Wasekjen PBNU ini dalam perbincangan pada program Agama dan Masyarakat, Rabu (15/10).

Sementara itu narasumber mantan Menteri Agama pada Kabinet Reformasi, Malik Fajar menyatakan hal yang dibutuhkan Kemenag saat ini adalah merekonstruksi kembali pandangan akan kehidupan beragama di Indonesia. “Karena keberagaman agama itu adalah bingkai dari bangsa ini,” kata Malik. Untuk itu Malik menilai Kemenag menjadi kementerian harus ada dan tidak boleh dihapus di pemerintahan.

Menurut Malik kekerasan antarkelompok agama tak selalu berdasarkan pada perbedaan keyakinan. Di balik konflik-konflik atas nama agama, bekas menteri pendidikan ini menilai selalu ada latar belakang sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya konflik di masyarakat.

Malik Fajar menegaskan kembali empat tugas pokok bagi Kemenag. Pertama, menciptakan tata kehidupan beragama, sesuai pasal 29 UUD 1945. Kedua, masalah peradilan agama, yang sekarang dipegang oleh Mahkamah Agung (MA). “Dulu saya sudah peringatkan, itu tidak betul. Peradilan agama tidak bisa dilihat secara khusus dari yang dikembangkan oleh MA,” kata Malik.

Selanjutnya tugas pokok Kemanag adalah memberikan pendidikan agama. “Baru yang terakhir adalah haji. Pada kepemimpinan SDA sepertinya hanya poin terakhir ini yang diurusi,” kata Malik menyinggung tersangka korupsi haji yang pada bulan Mei lalu mundur sebagai Menag.

Malik menyebut penyelenggaraan haji Indonesia sudah menjadi bisnis. Ini bisa dilihat dari kuota haji yang kerap diselewengkan. Harga untuk berangkat haji yang sangat mahal menurut Malik karena 95 persennya memakai valuta asing.

Baik Imdadun dan Malik sama-sama merasakan angin segar ketika Lukman Hakim Saifuddin menjabat sebagai Menteri Agama. “Pak Lukman Hakim ini seperti hujan turun di musim kemarau. Dalam beberapa kasus, ia bisa menangkap keresahan masyarakat dan memberikan harapan untuk penyelesaian” kata Imdadun.

Misalnya, seperti yang dicatat Komnas HAM, ada tiga hal positif yang dilakukan Lukman. Pertama adalah upaya yang lebih tertata untuk penyelesaian kasus Ahmadiyah dan Syiah. Kemudian masalah pendirian rumah ibadah (soal SKB3 menteri) yang dikaji kembali. Ketiga, wacana dilayaninya agama minoritas dan lokal.

“Jika mereka dilayani, maka makin besar peluang mereka juga dilindungi negara,” kata Imdadun.

Dalam perbicangan Rabu malam itu, Imdadun dan Malik sama-sama berharap sosok seperti Lukman yang dipilih presiden terpilih, Joko Widodo untuk menjadi Menteri Agama. (portalkbr.com)

​

Editor : Bayu Probo