Dampak Kenaikan Harga BBM Mulai Bermunculan

Menimbun menjadi salah satu risiko kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM selain inflasi. (dok. energitoday)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kenaikan Harga BBM menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menyelamatkan fiskal dan perekonomian nasional. Hal ini dikatakan oleh Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah pada Rabu (19/6) kemarin.

Meskipun ia juga mengakui bahwa kebijakan sulit dan tidak populis tersebut akan berdampak pada inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.

Pemerintah, seperti ditegaskan oleh Firmanzah, telah menempuh langkah-langkah antisipasi dengan pengendalian pasokan kebutuhan sejumlah komoditas seperti gula, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur dan minyak goreng.

Kemudian, kebijakan pemerintah mengubah skema impor dari sistem kuota menjadi sistem tarif ditujukan untuk mengurangi distorsi atau kerawanan penimbunan yang berpotensi dilakukan oleh oknum importir.

Namun, di Madiun, Jawa Tengah, kenaikan harga cabai rawit merah sudah melonjak tajam dan kenaikannya mencapai 100 persen. Seperti dilansir Antara, harga bawang merah yang biasanya Rp 25 ribu sekarang menjadi Rp 52 ribu.

Beberapa pasokan barang juga diprediksi akan mengalami kelangkaan pasca kabar kenaikan harga BBM ditambah lagi dengan menjelang bulan puasa.

Dana Kompensasi

Kenaikan harga BBM yang mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat pun disiasati oleh pemerintah dengan memberikan dana kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Program Perlindungan Sosial.

Dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah disepakati total dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp 27,9 triliun yang terdiri atas anggaran program percepatan dan perlindungan sosial sebesar Rp 12,6 triliun, dan anggaran BLSM sebesar Rp 9,3 triliun dan anggaran pembangunan infrastruktur dasar sebesar Rp 6 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan program perlindungan sosial yang terdiri atas bantuan siswa miskin sebesar Rp7,5 triliun, program keluarga harapan sebesar Rp700 miliar dan subsidi pangan atau beras untuk rakyat miskin sebesar Rp4,3 triliun. Dana BLSM ini rencananya akan didistribusikan selama empat bulan kepada 15,5 juta rumah tangga.