Loading...
DUNIA
Penulis: Eben E. Siadari 20:48 WIB | Jumat, 17 Juni 2016

Delegasi RI dan Gerakan Pembebasan Papua Bertemu di Fiji

Delegasi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri di Fiji, 16 Juni 2016, berfoto bersama. Tampak dalam gambar direktur jenderal MSG yang baru, Amena Yauvoli, duduk di tengah. Sedangkan Ketua Delegasi Indonesia, Desra Percaya, duduk paling kiri. Delegasi ULMWP dipimpin oleh Rex Rumakiek (paling kanan). (Foto: Sekretariat MSG)

LAUTOKA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Pertemuan menteri-menteri luar negeri negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berlangsung di Lautoka, Fiji pada hari Kamis (16/6), memuji terciptanya kesempatan delegasi Indonesia dan delegasi Gerakan Pembebasan Papua duduk di meja yang sama.

Milner Tozaka, yang juga adalah Menteri Luar Negeri negara Kepulauan Solomon (Solomon Islands), mengatakan ini lah pertama kalinya dalam sejarah MSG, delegasi RI dan delegasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), duduk dalam meja yang sama dengan anggota penuh MSG lainnya.

ULMWP saat ini berstatus pengamat di MSG sedangkan Indonesia berstatus associate member. Baik ULMWP maupun Indonesia berjuang untuk mendapat keanggotaan penuh, namun, Indonesia sendiri tidak menginginkan MSG menerima keanggotaan ULMWP.

Menurut Milner Tozaka, sebagaimana diberitakan oleh radionz.co.nz, kehadiran ULMWP di meja yang sama pada awalnya ditentang oleh Indonesia. Namun, kata dia, ia bersikeras bahwa baik ULMWP maupun Indonesia harus turut serta.

Sementara itu delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, menyebut ULMWP tidak memiliki legitimasi mewakili rakyat Papua.

"Suatu kelompok yang menamakan dirinya ULMWP tidak lain dan tidak bukan merupakan gerakan separatis di dalam suatu negara berdaulat. Gerakan tersebut tidak memiliki legitimasi dan bukan wakil masyarakat Papua," kata Desra Percaya,  sebagaimana dilansir oleh situr Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Dikatakan juga bahwa upaya ULMWP untuk mendapatkan status anggota penuh bertentangan dengan perjanjian pendirian MSG tahun 2007. Perjanjian itu secara tegas menghormati prinsip kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri.

Setelah melalui pembahasan internal di antara anggota dan lobi intensif delegasi Indonesia, menurut Desra, upaya ULMWP mendapatkan keanggotaan penuh berhasil digagalkan. Dalam kaitan ini, kata dia, MSG hanya mencatat aplikasi tersebut dan membentuk Komite untuk membahas kriteria keanggotaan. Hal ini dikaitkan pula dengan adanya keinginan dari anggota MSG agar Indonesia menjadi anggota penuh MSG.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG akan diselenggarakan bulan Juli mendatang di Honiara, Solomon Islands. Pada pertemuan itu, status keanggotaan ULMWP dan Indonesia kembali dibahas.

Utusan khusus Kepulauan Solomon untuk urusan Papua, Rex Horoi, menggambarkan pertemuan di Fiji ini merupakan awal proses yang sudah lama ditunggu dan diharapkan oleh MSG. Menurut dia, MSG ingin menyediakan kerangka bagi RI maupun ULMWP untuk menyelenggarakan dialog yang transparan dan terbuka atas isu pelanggaran HAM yang dihadapi oleh orang Melanesia asli di wilayah Papua.

Sebagai catatan, MSG adalah perhimpunan sejumlah negara-negara di Pasifik Selatan. Anggotanya terdiri dari Vanuatu, Solomon Islands, Fiji, Papua Nugini, Kaledonia Baru (diwakili oleh Kanak and Socialist National Liberation Front, FLNKS), Indonesia (associate member) dan ULMWP sebagai peninjau.

Tiga anggota, Vanuatu, Solomon Islands dan FLNKS selama ini telah memberi sinyal dukungan untuk menerima keanggotaan ULMWP, sedangkan Indonesia, Fiji dan Papua Nugini menolak.

Editor : Eben E. Siadari


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Edu Fair
Back to Home