Dilema PDIP: Dilema Jokowi

SATUHARAPAN.COM - Survei paling baru yang dilakukan oleh PDB menyebutkan bahwa Joko Widodo (Jokowi) yang saat menjabat sebagai gubernur DKI merupakan figur yang menempati urutan popularitas tertinggi.

Di bawah Jokowi bertengger ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mempunyai tingkat elektablitas 25,4%.  Di bawah Probowo, secara berturut-turun ditempati oleh Megawati (16,5%), Abu Rizal Bakrie (13,9), Jusuf Kalla (7,09). Sementara figur-figur lain yang juga secara resmi mendeklarasikan diri untuk maju seperti Wiranto dan figur-figur yang dianggap popular dan diprediksikan akan meramaikan bursa pencalonan presiden 2014, seperti Mahfud M.D, Hatta Radjasa dan Dahlan Iskan hanya mempunyai tingkat elektabilitas dibawah 5 %. (www.detikcom, 17/7/2013).

Hasil survei ini tentuya masih akan berubah, karena perkembangan waktu dan munculnya kekuatan-kekuatan baru. Dua fenomena penting yang diperkirakan akan memberikan perubahan  signifikan adalah hasil konvensi calon presiden  Partai Demokrat dan  gencarnya Wiranto yang mengiklankan diri dengan calon pasangannya Hary Tanoe Sudibyo (HTS). Pindahnya HTS dari Partai NASDEM memberikan enerji baru bagi Partai Hanura dan juga Wiranto, karena  HTS merupakan CEO sebuah konglomerasi Media TV Koran dan Sosial yang memfasilitasi Wiranto dalam mengiklankan dirinya di jaringan media yang dikomandoi oleh HTS.

Dari ramainya fenomena bursa pencalonan presiden ini yang paling menarik untuk dicermati adalah fenomena Jokowi dalam konstelasi suksesi pemimpin nasional, terutama jika dikaitkan dengan posisi PDIP yang sangat besar kemungkinan untuk mencalonkan Megawati maju yang ketiga kalinya sebagai calon presiden. Rumor politik yang beredar, sebagaimana disampaikan oleh Prof Tjipta Lesmana, nantinya Megawati akan dipasangkan dengan Jusuf Kalla.

Jika rumor itu benar, maka yang akan jadi duri dalam daging PDIP justru temuan-temuan survei yang menempatkan Jokowi (kader PDIP) dalam elektabilitas tertinggi, mengungguli pasangan Megawati dan JK. Berdasarkan survei terakhir, apabila angka elektabilitas kedua figur itu ditambahkan hanya akan menjadi (23,09%), masih di bawah Prabowo (25,4), dan tentunya di bawah Jokowi.

Dengan kata lain, bagi pendukung pencalonan Megawati + JK, gangguan utama keberhasilan pencalonannya justru bersumber dari Jokowi, yang merupakan kader  PDIP.

Dilema PDIP

Konsistensi dan keteguhan PDIP untuk menjadi “oposisi” yang tidak mau bergabung dengan pemeritahan SBY selama 9 - 10  tahun telah memberikan keuntungan maupun kerugian pada partai ini. Keuntungannya adalah PDIP dianggap sebagai partai yang konsisten memberi kritik kepada pemerintah, dan selanjutnya memberikan citra yang baik di mata pendukung ideologisnya maupun konstituen baru yang kecewa dengan pemerintah. Sedang kerugiannya, selama 10 tahun ini konsistensi sikap Megawati dan PDIP untuk tidak duduk dalam pemeritahan telah menutup peluang bagi kader-kadernya  menduduki posisi menteri sebagai posisi  puncak eksekutif.

Dilema PDIP justru di sini. Jika dilihat prestasi Megawati selama 2 kali pemilihan presiden langsung berkahir dengan kegagalan, dan tingkat elektabilitas Megawati yang, walaupun tidak rendah, tapi juga bukan teritinggi, maka peluang  Megawati untuk bisa memenangkan pilpres langsung tahun depan agaknya tidak jauh dengan kedua pilpres sebelumnya. Walaupun pilpres nanti tanpa SBY, tidak serta merta  menjadikan Megawati sebagai figur terkuat. Justru Jokowi, kader “professional” lah yang menjadi fugur terkuat, mirip SBY pada dua  pilpres sebelumnya.

Jika PDIP tetap bersikukuh untuk mengusung Megawati, selain berusaha dan berharap untuk menang, juga harus bersiap-siap untuk kalah. Kader-kader PDIP harus kembali bersabar untuk tidak menjadi anggota  koalisi partai pemenang nanti  dan menduduki pos kementerian dengan segala keuntungan politiknya. Namun jika Megawati  menyadari bahwa sikap-sikap politiknya belum bisa mendongkrak elektabilitasnya dan legowo untuk mencalonkan Jokowi menjadi Capres, kemungkinan menangnya PDIP akan tinggi dan bisa menarik kader-kader PDIP yang lain menduduki kursi kabinet. Dan selanjutnya, jika para kader itu mempunyai kinerja yang baik, akan bisa memperkuat basis politik PDIP di masa yang akan datang.

Dilema Jokowi

Namun pilihan itu juga bukannya tanpa masalah. Jika Jokowi berniat ingin maju sebagai Capres pada Pilpres langsung 2014, maka ada beberapa skenario: pertama, Jokowi akan diusung oleh PDIP sebagai calon tunggal berpasangan dengan Cawapres dari figur lain. Jika perolehan PDIP kurang dari 25% dan jumlah kursi kurang dari 20% , maka tidak ada cara lain harus menggandeng partai lain yang akan mengusung sebagai Cawapres  untuk menutup kekurangan itu.

Bagaimana jika Megawati tetap mau maju sebagai Capres? Maka kemungkinan yang paling realistis adalah Megawati sebagai Capres dan Jokowi sebagai Cawapres. Tingginya tingkat elektabilitas Jokowi akan dapat mendokrak elektabilitas Megawati.

Dilema akan muncul, jika Jokowi tetap berambisi untuk maju, tetapi  PDIP tidak mencalonkan Jokowi sama sekali, karena PDIP akan mengusung Megawati berpasangan dengan figur lain, misalnya JK. Maka, skenario kedua, tidak ada cara lain Jokowi harus mencari gabungan partai-partai tengah, seperti partai-partai Islam, partai Nasdem, dll. Cara ini pernah dilakukan oleh Jusuf Kala, ketika memutuskan untuk menjadi pasangan SBY, walaupun tidak dicalonkan Partai Golkar. Padahal JK merupakan salah satu  pimpinan puncak Partai Golkar pada saat itu.

Seandainya Jokowi memilih  jalan politik ini, mungkin dia akan dicap sebagai “penghianat”  PDIP yang dipersepsikan telah membesarkan nama Jokowi. PDIP telah menjadi kendaraan utama Jokowi, yang mengusung mantan saudagar meubel ini menjadi Walikota Solo dan kemudain menjadi Gubernur Jakarta. Bisa jadi, tingginya elektabilitas Jokowi saat ini karena sebagian besar responden yang disurvei adalah kader ideologis PDIP. Mereka masih menanggap Jokowi sebagai figur yang baik dan loyal kepada PDIP.

Problem lain yang muncul adalah, dalam masa tugasnya sebagai gubernur DKI (baru dua tahun pada 2014), Jokowi belum bisa menunjukkan keberhasilan kepada rakyat sebagaimana janji-janjinya dulu.Walau Jokowi mempunyai citra yang merakyat, karena sering blusukan dan membuat program-program yang menyenangkan rakyat, hasil  kinerja Jokowi belum bisa dirasakan sepenuhnya, kecuali terobosan dalam administrasi  pemerintahan. Apalagi jika indikatornya adalah menyelesaikan soal banjir dan kemacetan di Jakarta.

Mungkin pada saat ini kekuarangan–kekuarangan ini tidak begitu dipermasalahkan karena Jokowi memang sedang bekerja untuk itu. Juga belum ada kekuatan politik yang mejadikan persoalan ini sebagai loop hole untuk menembaknya. Akan tetapi jika Jokowi sudah resmi mengumumkan diri menjadi  Capres, semua rivalnya akan menjadikan berbagai kerumitan persoalan Jakarta sebagai ketidakmampuan Jokowi dalam memimpin Jakarta. Mereka akan menjadikan  persoalan Jakarta sebagai amunisi politik yang ditembakkan kepada Jokowi.

Tidak heran kalau Prof Tjipta Lesamana menybebut Jokowi akan masuk lading pembantaian, “killing field” jika mendeklarasikan maju sebagai Capres. Karena Jokowi akan dijadikan musuh bersama, “common enemy” para kandidat lain.

Penulis adalah Dosen Ilmu Politik di UKI