Loading...
INDONESIA
Penulis: Yan Chrisna Dwi Atmaja 07:28 WIB | Jumat, 12 Juni 2015

DPR Sulit Tolak Calon yang Diajukan Presiden

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kiri), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (kedua kanan), Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kanan) dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA K/L) Kementerian Koordinator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBNP) Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah 2016. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Mantan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menilai DPR RI tidak punya pilihan kecuali menyetujui Sutiyoso menjadin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

"Dari pengalaman saya beberapa kali melakukan uji kelayakan dan kepatutan, maka DPR RI tidak punya pilihan kecuali menyetujui calon Panglima TNI dan calon Kepala BIN," kata Priyo Budi Santoso pada diskusi "Dialektika Demokrasi" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (11/6).

Menurut Priyo Budi Santoso, menyikapi usulan tunggal untuk Kepala BIN dan Panglima TNI yang disampaikan Presiden, DPR RI tidak bisa dengan mudah melakukan veto.

Politisi Partai Golkar ini melihat, Sutiyoso memiliki dua sisi sebagai bekal menempati posisi Kepala BIN.

Di satu sisi, Sutiyoso memiliki pengalaman panjang di militer termasuk bidang intelijen, serta sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Sutiyoso adalah tokoh senior yang cakap, memiliki integritas tinggi, dan flamboyan," katanya.

Di sisi lain, kata dia, kekurangan Sutiyoso adalah, usianya sudah memasuki 70 tahun.

Terhadap usia ini, menurut Priyo, Sutiyoso harus dapat memberikan argumentasi secara tepat pada uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

"Saya mengusulkan agar Sutiyoso menjelaskan alasan seperti argumentasinya Jenderal Mc Arthur pada perang dunia pertama, yakni "soldier is never die`," katanya.

Pada uji kelayakan dan kepatutan, kata Priyo, Sutiyoso juga harus dapat menjelaskan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menurut Priyo, partai politik selama ini menjadi salah satu instrumen demokrasi, tapi publik sering memandang negatif dari parpol.

"Sutiyoso harus dapat menjelaskan, komitmennya untuk bersikap independen dan mengutamakan kepentingan negara," katanya. (Ant)


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home