Fraksi Golkar DPR Belum Tentu Tolak Perppu Pilkada

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Fraksi Partai Golkar di DPR akan melakukan kajian terlebih dulu sebelum mengambil sikap terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daeah (Pilkada) yang didalamnya memastikan pilkada tetap dipilih oleh rakyat secara langsung.

"Fraksi sedang lakukan kajian soal itu, dan kita akan sampaikan kajian awal Januari pada teman-teman fraksi. Bagaimana sikap fraksi Partai Golkar nanti tergantung dari kajian itu dan akan kami laporkan pada ketum," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (8/12).

Menurut dia yang berkembang dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu merupakan aspirasi dari kader. "Meski begitu untuk menentukan pilihan, pihaknya tetap harus lewat kajian dan disetujui oleh ketua umum," kata Ade.

Ketu Fraksi Partai Golkar di DPR itu sendiri tidak mau berandai-andai apakah nantinya hasil kajian bisa berbeda dari keputusan Munas Partai Golkar IX dan menjadi sikap resmi fraksi.

"Dalam politik itu semuanya diperhitungkan. Semua keinginan belum tentu nyampe semuanya. Itu keinginan munas. Pertanyaanya nyampe atau tidak," kata dia.

Salah satu rekomendasi dari Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, adalah menolak Perppu Pilkada Langsung. Rekomendasi itu dihasilkan karena keinginan DPD I dan II yang disampaikan dalam Munas yang digelar Minggu (30/11) hingga Kamis (4/12) lalu.

Editor : Bayu Probo