Gubenur DKI: Evaluasi 72 Ribu PNS Bulan Desember

JAKARTA,SATUHARAPN.COM – Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan diperkirakan 72 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemprov DKI akan dievalusai besar-besaran Desember ini.

Basuki akan mengevaluasi dan melantik pejabat DKI setiap tiga bulan. Hingga benar-benar mendapatkan PNS yang kompeten sekaligus memiliki hati melayani warga DKI.

"Selama ini pejabat eselon satu sampai eselon empat, kalau mereka kinerjanya enggak baik, bisa dipindahkan ke eselon pada tingkatan eselon yang sejajar, sehingga kita harapkan DKI bisa mendapatkan orang yang terbaik. Nah soal gaji fungsional tidak ada lagi itu. Itu yang membuat staf-staf yang kinerjanya baik tidak bisa naik-naik," kata Basuki di Bali Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/12).

Dengan alasan itu, kata Basuki padahal kalau dia (PNS) dengan golongan 3 D atau golongan 3 C sudah bisa menjadi kepala seksi.

"Jadi kalau dia (PNS) 3B bisa yang diutamakan 3C. Boleh sebenarnya jabatan kepala seksi satu golongan dibawah," kata dia.

Menurut Basuki karena golongan 3 C ini sudah terlalu banyak, ini yang 3C juga, Pemprov DKI mesti tahu sudah berapa lama, mengantrinya sudah terlalu banyak dengan golongan 3 C itu.

"Makannya kita gak mau lagi pakai sistem, apalagi kalau dia biasa-biasa saja, ketahuan ada isu macam-macam kita stafkan saja dan turunkan. Supaya staf ini bisa naik. Biar dia senang. Tapi jangan senang dulu setiap tiga bulan akan kita evaluasi, Jadi begitu akhir maret kita akan stafkan lagi," kata dia.

Dikatakan Basuki Jadi dengan mekanisme ini akan kelihatan mana staf yang baik-baik, kalau masih belum cukup juga. Pemprov DKI akan mulai merekrut warga yang ada di Indonesia.

"Siapa yang mau jadi PNS DKI? Pindah aja kesini.. Kita juga mau narik dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, ada polisi yang pengen jadi PNS. Nah kita jadi kita gampang aja, atau kita bisa juga tarik orang-orang dari kementerian," kata dia.

"Jadi itu yang kita mau lakukan pada reformasi birokrasi. Kita mau terapkan kerja fungsional," kata dia.

Lebih lanjut Basuki mengatakan, jadi kalau mau jujur, nanti penghasilan bukan karena jabatan struktural dan ada fungsional dia (PNS) bisa dapat uang.

"Nah jadi asumsi saya gini, kami tidak mau ada orang karena jabatannya mau nilep uang, mau memanfaatkan kekuasannnya buat nilep uang. Nah dengan kita potong ini kita harapkan tidak ada lagi yang main seperti itu," kata dia.

Selain itu, kata Basuki nanti Pemprov DKI akan melakukan survei. Jadi kepuasan warga DKI sampai mana akan ketahuan.

"Kalau enggak puas SKPD mana neh yang bikin warga enggak puas. Kita bisa analisa, belum tercapai, apa mungkin terlalu tinggi pelayanannya," katanya.

Basuki yakin banyak staf PNS golongan rendah yang memiliki kompetensi mumpuni untuk menduduki jabatan. Namun, selama ini mereka tidak terakomodir.

Maka itulah, kata Basuki perombakan ini tak pandang bulu ini sebagai satu cara untuk memberikan kesempatan kepada mereka, tentunya sebelum dirotasi PNS DKI harus melalu tes terlebih dahulu. Rekam jejak dan rekomendasi dari atasannya pun berpengaruh.

“Kita seleksi saja, kita ka nada jabatan structural kira-kira 6 ribuan. Nah , kalau dia prestasi biasa-biasa saja, kalau ada yang usulkan lebih baik, hasil tes bagus, kita akan kasihkan pada dia.kan kasian juga staf nggak naik-naik,”katanya.

Sebelumnya Basuki mengatakan, banyak PNS DKI memiliki golongan tinggi diberi jabatan tinggi. Padahal mereka belum tentu berprestasi dan memiliki kinerja baik. Sementara, staf PNS yang belum berkesempatan menempuh pendidikan tinggi untuk menaikkan golongan, tertinggal di belakang.

"Yang staf nggak pernah naik-naik. Nah, sekarang kita coba aja, yang staf itu kita naikan. Kita jadi tidak perlu nambah banyak karyawan. Karena fungsional. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) berbasis dinamis sehingga orang tersebut bisa berbasis dinamis," kata dia.

Editor : Bayu Probo