Huawei Imbau Jerman Tidak Hentikan Pembangunan Jaringan 5G
BERLIN, SATUHARAPAN.COM-Manajer puncak Huawei di Jerman telah mengimbau pemerintah untuk tidak menghentikan pembangunan jaringan seluler 5G, menurut laporan Der Spiegel pada hari Jumat (31/7), setelah Inggris memutuskan untuk membersihkan peralatan dari perusahaan China itu dari jaringannya dengan alasan keamanan.
Pemerintah Kanselir Angela Merkel telah menunda keputusan tentang aturan sertifikasi yang lebih keras sampai setelah liburan musim panas, di tengah tekanan dari beberapa anggota parlemen yang bersimpati dengan seruan Amerika Serikat untuk melarang Huawei secara langsung.
"Pendekatan pemerintah dalam menetapkan kriteria keamanan yang sama dan tangguh untuk semua adalah cara yang tepat untuk memastikan jaringan aman," kata perwakilan Huawei di Jerman, David Wang, kepada majalah berita mingguan itu.
Tiga operator seluler Jerman adalah pelanggan Huawei, yang telah hadir di negara ini selama 15 tahun. Tidak ada yang menemukan bukti untuk mendukung tuduhan AS bahwa peralatannya tidak aman, kata Wang menambahkan.
Inggris bulan ini memerintahkan peralatan Huawei untuk dihapus dari jaringan 5G pada akhir 2027, sementara Prancis telah mengatakan kepada operator untuk mencabut peralatan 5G Huawei pada tahun 2028 tanpa mengumumkan larangan publik, kata sumber.
Deutsche Telekom, pemimpin pasar Jerman, belum menandatangani kontrak 5G dengan Huawei, tetapi berdasarkan perjanjian yang ada, sudah menghubungkan hampir setengah populasi dengan teknologi mobile super cepat.
Analis dan sumber-sumber industri mengatakan Deutsche Telekom, yang menentang larangan Huawei, berusaha untuk mencegah hasil seperti itu dengan meluncurkan sebagian besar jaringan 5G sebelum keputusan politik diambil.
Telefonica Deutschland yang dikontrol Spanyol mengatakan pekan ini telah menandatangani kontrak cadangan 5G dengan vendor telekomunikasi lain untuk menutupi risiko bahwa Huawei akhirnya dilarang dari pasar Jerman. (Reuters)
Editor : Sabar Subekti
Bangladesh Minta Interpol Bantu Tangkap Mantan PM Sheikh Has...
DHAKA, SATUHARAPAN.COM-Sebuah pengadilan khusus di Bangladesh pada hari Selasa (12/11) meminta organ...