Jokowi, Keputusan DPR Ambil Hak Politik Rakyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -  Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keputusan DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengembalikan hak untuk memilih kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah mengambil hak politik rakyat.

"Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung kalau keputusan tersebut telah mengambil hak politik rakyat," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (26/9).

Ia yakin kepala daerah pilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan lebih korup dibandingkan  kepala daerah pilihan rakyat.

"Saya pastikan, kalau yang milih Dewan, kepala daerah akan lebih korup," katanya.

Ia mengatakan, kepala daerah pilihan DPRD tidak akan memiliki keterikatan batin dengan rakyat, seperti tidak merasa punya tanggung jawab moral kepada rakyat. 

Kepala daerah pilihan DPRD, ia melanjutkan, akan merasa bertanggung jawab secara moral kepada anggota dewan yang telah memilihnya dan kondisi yang demikian rentan praktik korupsi.

Rapat paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi undang-undang dengan mengembalikan hak memilih kepala daerah ke DPRD pada Jumat dini hari. (Ant )

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja