Jokowi Kritik Pengawasan dan Perencanaan Anggaran Yang Tidak Tepat Sasaran

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo menyoroti perencanaan anggaran yang kurang tepat dalam sejumlah program di daerah. Dia memberikan contoh anggaran untuk sejumlah program di suatu kabupaten, seperti untuk penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian, yang justru 80 persennya hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sedangkan 20 persennya untuk kegiatan konkret.

“Bapak, Ibu sekalian, inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk (yang) konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu produktif,” tegasnya.

Contoh lainnya, Kepala Negara menekankan pentingnya memprioritaskan anggaran perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di sejumlah daerah. Masalah tersebut perlu pendampingan dan pengawalan agar anggaran tersebut produktif.

Perubahan Orientasi ke Hasil Akhir

Jokowi mengatakan itu ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, pada Rabu, 14 Juni 2023.

Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara produktif untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah, di sinilah pentingnya peran pengawasan, peran pengawasan sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai betul ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu,” kata Jokowi.

Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa orientasi pengawasan penggunaan APBN dan APBD harus diubah dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir. Presiden pun menilai bahwa masih terdapat perencanaan penggunaan anggaran yang perlu dioptimalkan.

“Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” tutur Kepala Negara.

Prioritaskan Atasi Kemiskinan

“Kita tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari satu persen, mestinya itu dipriotitaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul,” tutur Presiden.

Padahal, untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, sebagian besar anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang konkret sehingga hasilnya lebih produktif.

“Ini tugas BPKP, Bapak Ibu sekalian, tugas BPKP sekarang mulai orientasinya ke situ, orientasi hasil arahkan daerah, pusat, semuanya BUMN, kementerian/lembaga, hal-hal yang konkret, biar apa? Produktif,” kata Kepala Negara.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Editor : Sabar Subekti