Junta Militer Thailand Terus Bertindak Keras

Ratusan warga Thailand protes terhadap tindakan militer di Bangkok pada Jumat (23/5). (Foto: bbc.co.uk)

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM - Junta Militer Thailand kembali memerintahkan 35 orang lebih pejabat pemerintah penting, untuk menghadap mereka pada hari Sabtu (24/5) sore, melanjutkan tindakan keras pasca kudeta.

Langkah ini dilakukan sehari setelah tentara memerintahkan lebih dari 100 politisi, termasuk mantan PM Yingluck Shinawatra termasuk PM interim Niwatthamrong Boonsongphaisan, untuk datang ke dewan militer.

Yingluck lalu ditahan di Bangkok pada hari Jumat.

Militer mengatakan mantan perdana menteri tidak akan ditahan lebih dari seminggu tapi bersikeras bahwa penahanannya diperlukan hingga negara kembali "terorganisir".

Banyak pada daftar terbaru tentara sebelumnya telah didakwa karena berbicara atau bertindak melawan monarki.

Aksi junta berlanjut dengan membubarkan Senat pada Sabtu malam. Pemimpin kudeta, panglima militer Jenderal Prayuth Chan-ocha mengatakan ia telah mengambil alih kewenangan DPR dan Senat untuk saat ini dalam hal apapun tindakan yang membutuhkan persetujuan dari parlemen.

Sementara pejabat pemerintah penting yang dipindahkan atas perintah junta militer termasuk kepala polisi Jenderal Pol. Adul Saengsingkaew, Kepala Departemen Investigasi Khusus Tharit Pengdit dan Wakil Pertahanan Jenderal Nipat Thonglek.

Jenderal Pol. Adul, Tharit dan Jenderal Nipat dipandang sebagai pendukung pemerintah terpilih yang sebelumnya digulingkan oleh junta kudeta.

Juru bicara militer Thailand Kolonel Werachon Sukhondhadhpatipak mengatakan hari Sabtu bahwa para politisi telah ditahan untuk memberi mereka "waktu untuk berpikir".

Ia menolak mengungkapkan di mana mereka ditahan dan mengatakan bahwa ponsel mereka disita.

Kolonel Werachon mengatakan mereka sedang didorong "untuk menemukan landasan bersama" dan militer ingin "mengubah persepsi mereka."

Sementara itu Amerika Serikat Jumat menangguhkan bantuan militer senilai 3,5 juta dolar AS untuk Thailand, atau sepertiga bantuan kepada sekutu, dan mendesak warganya untuk mempertimbangkan kembali rencana perjalanan ke negara itu setelah militer mengambil alih kekuasaan. (bbc.co.uk/AFP)