Komisi II Akan Panggil MenPANRB Terkait Evaluasi Para Menteri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan akan memanggil Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi untuk dimintai penjelasan terkait hasil evaluasi para Menteri.

“Nanti menPANRB kita panggil nanti di Komisi II DPR RI,” kata  Arwani Thomafi, saat dihubungi wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Rabu (6/1).

Selain menPANRB, kata Arwani pihaknya akan memanggil Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab) dan Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP).

“Komisi II Juga akan memanggil Mensesneg, Seskab dan KSP. Biar jadi jelas, apa yang sebenarnya terjadi,” kata dia.

“Untuk itulah nanti akan kita minta penjelasan secara lebih mendalam,” dia menambahkan.

Dengan demikian, kata Arwani atas pengumuman evaluasi para Menteri itu tidak etis apalagi disampaikan langsung oleh menPANRB sendiri.

“Menurut saya, jika memang harus diumumkan ke publik, tidak etis jika yang menyampaikan itu seorang menPANRB. Bagaimana dia mengumumkan penilaian atas kementrian yang dia pimpin sendiri,” kata dia

Sebelumnya berdasarkan evaluasi akuntabilitas KemenpanRB, Kejagung berada di urutan terbawah, yakni 77 di antara kementerian/lembaga. Kemenpan-RB memberikan predikat CC dengan nilai 50,02. Jika dibandingkan dengan lembaga hukum lainnya, kinerja Kejagung merupakan yang terburuk. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menduduki peringkat kedua dengan nilai 80,89 dan berpredikat A dan Mahkamah Konstitusi (MK) pada urutan ke-10 dengan mengantongi nilai 73,73 dan predikat BB.

Menyusul di belakangnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di peringkat ke-31 dengan nilai 58,32 dan predikat B. Sementara itu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil menempati peringkat ke-33 dengan nilai 68,04 dan berpredikat B. Adapun Mahkamah Agung (MA) berada di urutan ke-48 dengan nilai 64,04 dan berpredikat B.

Editor : Bayu Probo