Loading...
LAYANAN PUBLIK
Penulis: Kartika Virgianti 22:10 WIB | Jumat, 07 November 2014

KSPI Tolak Perhitungan KHL 2,5 Juta

Sejumlah buruh dengan membawa tuntutan melakukan aksi di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta. (Foto: Elvis Sendouw)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI), M. Rusdi mengatakan masih menolak angka hasil rapat penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 2.538.174,31 pada Kamis (6/11) malam, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2,2 juta.

“Kami sudah evaluasi bersama pimpinan di Jakarta, dari forum buruh DKI masih menolak angka itu. Kami masih konsisten perubahan delapan item. Semalam hanya satu item saja, dari terigu ke mie instan. Ada empat item yang belum dibahas item rekreasi belum dibahas, masih Rp 1.900 sebulan,” kata M. Rusdi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/11).

Untuk item kopi, teh, dan tabloid, tiga item yang selama ini menjadi perdebatan dianggap sudah sepakat. Namun menurut Rusdi yang menyepakati adalah Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Lebih dari itu menurut Rusdi, KHL Rp 2,5 juta itu juga keputusan dari Dewan pengupahan DKI Jakarta. Sedangkan unsur pemerintah dan buruh tetap menolak.

“Akhirnya buruh tidak sepakat kami elemen buruh masih mempermasalahkan, dan tetap meminta item tersebut. Kita akan coba lobi ke gubernur bahwa KHL masih bermasalah. Banyak yang masih tidak rasional terutama rekreasi hanya 1.900 perak, sangat memalukan lah. Kami melakukan lobi dan aksi, terus perundingan juga akan lanjut rabu depan (12/11),” ucapnya.

Item kopi dan teh Rp 12.000 per bulan, daging hanya Rp 47.000, pendidikan Rp 17.000 saja. Di luar itu, transportasi Rp 12.000 per hari atau Rp 367.000 per bulan. Selain itu, item rekreasi paling disoroti karena hanya Rp 1.900 per bulan, sedangkan buruh meminta Rp 25.000 per bulan.

“Jauh dong, rekreasi itu kan tiket masuknya, konsumsinya, transportasinya,” ujar Rusdi.

Dikatakan Rusdi, unsur buruh akan menyampaikan ke Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa nilai tersebut tidak rasional.

“Kita akan sampaikan ke Pak Ahok ini ada angka yang enggak rasional, itu akan membuat kebijakan Pak Ahok ditertawakan banyak orang. Rekreasi DKI 1900 buat naik angkot saja 3.000. Kita tuntut ada panduan survei KHL dan angka rasional,” ucap Rusdi.

Saat ini perhitungan KHL baru Rp 2,5 juta, dengan asumsi empat item itu benar, sedangkan kalau KHLnya Rp 2,7 juta, itu sesuai dengan rumus yang ada ditambah angka inflasi 5 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen, jadi perhitungan UMPnya hampir Rp 3 juta.

“Kita berharap rekreasi, pendidikan, kopi dibenerin paling tidak KHL bisa 2,65 lah, UMP paling tidak 3 juta kurang sedikit, enggak apa-apa,” kata Rusdi.

 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home