Lenggang Jakarta, Solusi Rapi namun Sepi Pembeli

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pusat kuliner Lenggang Jakarta di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, menjadi inkubator solusi penataan pedagang kaki lima (PKL) yang digadang-gadang akan menuai hasil optimal oleh Pemerintah Provinsi DKI. Namun, hingga pekan kedua sejak resmi dibuka, Lenggang Jakarta nyatanya masih sepi. Tak terlihat aktivitas sibuk interaksi pedagang dan pembeli. Mayoritas pedagang hanya duduk-duduk menanti satu-dua orang pengunjung yang berkenan mampir di kiosnya.

Mukasari, pedagang rawon yang telah menempati kois Lenggang Jakarta sejak sebulan mengaku dalam sehari, maksimal dagangannya hanya terjual lima hingga enam mangkuk. Banyak pula pengunjung yang membatalkan pesanan akibat sistem pembayaran non-cash. Pembeli memang diwajibkan membeli kartu e-money yang harus digunakan sebagai alat transaksi.

Terlebih, kini PKL yang seharusnya tak boleh berdagang di kawasan Monas kini kembali merangsak masuk melalui kelonggaran pintu sisi timur. Penjaga pun tak berkutik ketika para PKL masuk berbondong-bondong membawa barang dagangannya dengan gerobak maupun sepeda motor.

Seperti dikutip beritajakarta.com, Kepala Kantor Pengelola (KPK) Kawasan Monumen Monas, Rini Hariani, menuturkan masih menghadapi kendala untuk menutup pintu masuk sisi timur. Salah satunya karena masih kerap dimasuki personel TNI yang akan berolahraga.

"Kita sudah mengajukan protes kepada TNI dan mereka janji membantu penjagaan di kawasan Monas. Tapi hingga kini belum ada, kita upayakan secepatnya ditutup," ujar Rini.

Saat ini, menurut Rini, ada sekitar 170 orang petugas pengamanan kawasan Monas dan jika ditambah personel Garnisun menjadi 250 orang. Personel sendiri akan berjaga selama 3 shift khususnya di pintu yang sering digunakan PKL untuk memasukkan barang dagangannya melalui atas pagar.

Dibangunnya pusat kuliner Lenggang Jakarta menurut Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (KUMKP) Joko Kundaryo, menyasar pada penataan PKL yang sebelumnya tidak terakomodasi dengan baik.

Lenggang Jakarta sebagai proyek percontohan penataan PKL menurut Joko merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI untuk menyejahterakan masyarakat yang telah lama berdagang di area wisata tersebut. Terlebih sebelum ada penataan PKL, pedagang-pedagang ini kerap ditodong pungutan liar oleh oknum-oknum nakal atau preman.

Editor : Sotyati