NATO Tangguhkan Kerja Sama Militer dan Sipil dengan Rusia

BRUSSELS, SATUHARAPAN.COM –   Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) memutuskan untuk menangguhkan semua kerja sama sipil dan militer dengan Rusia. Hal ini diambil sebagai buntut dari Krisis Ukraina dan aneksasi Rusia atas wilayah Crimea yang sebelumnya bagian dari Ukraina.

Keputusan pada hari Selasa (1/4) itu juga menyebutkan bahwa dialog politik antara Dewan NATO dan Rusia dapat tetap dilanjutkan, jika perlu, pada tingkat duta besar untuk bertukar pandangan tentang krisis tersebut. “Kami akan meninjau hubungan NATO dengan Rusia pada pertemuan berikutnya pada bulan Juni,” kata pernyataan resmi  28 menteri luar negeri anggota NATO.

Dalam pernyataannya, NATO mengungkapkan mengutuk intervensi militer ilegal Rusia di Ukraina, dan Rusia melanggar kedaulatan Ukraina dan integritas teritorial. “Kami tidak mengakui upaya ilegal dan tidak sah Rusia mencaplok Crimea. Kami mendesak Rusia untuk mengambil langkah segera, seperti yang tertuang dalam pernyataan Komisi NATO - Ukraina, untuk mematuhi hukum internasional dan kewajiban dan tanggung jawab internasional.”

Selama dua puluh tahun terakhir, NATO secara konsisten bekerja sama lebih erat dan dengan kepercayaan dengan Rusia. Namun, Rusia telah melanggar hukum internasional dan bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan komitmen dalam dokumen NATO dan Deklarasi Roma.

Ketegangan antara Rusia dan Barat meningkat setelah penggulingan Presiden Ukraina pro Rusia, Viktor Yanukovych, pada bulan Februari, menyusul berbulan-bulan demonstrasi untuk mendukung integrasi Ukraina dengan Eropa.

Krisis berkembang dengan Rusia menganeksasi wilayah otonomi Ukraina Crimea, setelah referendum yang kemudian dikecam sebagai ilegal oleh Majelis Umum PBB, serta memicu krisis terburuk dalam hubungan antara Moskow dan Barat sejak akhir Perang Dingin.

Selama eskalasi ketegangan di bulan Maret, Rusia mengerahkan pasukan tambahan di daerah-daerah yang berbatasan dengan Ukraina di mana Departemen Pertahanan menyebutnya sebagai latihan militer reguler. Pihak Kiev dan Barat mengecam langkah itu sebagai persiapan untuk intervensi militer di Ukraina.

Dalam pernyataan itu, disebutkan, “Kami mendukung kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas teritorial semua negara dalam perbatasan mereka yang diakui secara internasional. Ukraina yang merdeka, berdaulat, dan stabil, dengan tegas berkomitmen untuk demokrasi dan menghormati hak asasi manusia, minoritas, dan aturan hukum, adalah kunci untuk keamanan Euro- Atlantik.

Nato juga menyatakan kerja sama dengan Ukraina untuk jangka panjang “dalam rangka memperkuat kemampuan Ukraina untuk menyelenggarakan keamanan sendiri.”