Pengadilan Mesir Tolak Gugatan Penghentian Kegiatan Aliansi Pro Morsi

KAIRO, SATUHARAPAN.COM - Sebuah pengadilan di Kairo, Mesir, menolak gugatan yang menuntut dihentikannya semua kegiatan Aliansi Nasional untuk Mendukung Legitimasi (NASL).  Hal itu berarti aliansi tersebut diperbolehkan melanjutkan sikap oposisinya terhadap pemerintah sementara Mesir yang menggantikan pemerintahan Presiden terguling Mohammed Morsi.

NASL adalah aliansi dari kelompok Islam, termasuk Ikhwanul Muslimin yang menggelar protes selama berbulan-bulan untuk mendukung Presiden terguling Mohammed Morsi, dan menganggap dia tetap presiden yang sah, serta menyebut militer melakukan kudeta.

Pengacara Samir Sabry sebelumnya mengajukan gugatan terhadap aliansi pro Morsi, dan menyerukan dihentikannya semua kegiatan dan menutup kantor mereka. Alasannya bahwa anggota aliansi menghasut kekerasan dan memprovokasi kekacauan di Mesir. Demikian diberitakan Al Ahram, Mesir, hari Kamis (27/2).

Pengadilan untuk Kasus-kasus mendesak yang dipimpin oleh Bishoy El-Nesr menolak gugatan pada hari Kamis. Keputusan itu berarti NASL diperbolehkan melanjutkan sikap oposisinya terhadap pemerintah sementara.

NASL didirikan pada bulan Juni, sebelum Morsi digulingkan, dan anggotanya termasuk sayap politik Ikhwanul Muslimin, Partai Kebebasan dan Keadilan, dari mana Morsi berasal. Anggota lainnya adalah Partai Al-Wasat, Partai Salafi Al-Watan, dan Partai Pembangunan dan Pengembangan, termasuk kelompok ultra-konservatif kelompok Al-Jamaah Al-Islamiyah.

Senin lalu, Pengadilan yang sama menyetujui penetapan pemerintah tentang Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris.

Pemerintah sementara menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris pada bulan Desember. Namun keputusan itu belum disetujui oleh pengadilan sampai pekan ini.

Sejak penggulingan Morsi, Ikhwanul Muslimin terus-menerus dituduh terlibat dalam serangan oleh militan yang sebagian besar menargetkan pasukan keamanan, kecuali serangan bom di Sinai Selatan awal bulan Februari yang membunuh tiga wisatawan Korea Selatan dan sopir bus Mesir. Namun pihak Ikhwanul Muslimin berulang kali menyatakan menolak bertanggung  jawab atas kasus tersebut.