Pengamat: Prabowo-Hatta Lanjutkan Proyek MP3EI SBY

KUPANG, SATUHARAPAN.COM – Pengamat Ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Thomas Ola Langoday berpendapat, proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), adalah program pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sengaja dilanjutkan capres/cawapres Prabowo-Hatta.

"Pertama, soal infrastruktur, Prabowo-Hatta menekankan proyek pembangunan MP3EI di enam koridor dengan dana Rp 1.400 triliun dari APBN. Ini program rezim sekarang yang sengaja dilanjutkan oleh kandidat ini," kata Dekan Fakultas Ekonomi Unwira ini di Kupang, Jumat (30/5).

Dia mengemukakan hal itu ketika dimintai pandangan terkait visi misi dua pasangan capres/cawapres bidang infrastruktur.

Dalam visi misi pasangan Prabowo-Hatta, antara lain adalah proyek pembangunan MP3EI di enam koridor dengan dana Rp 1.400 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), menekankan pada pembangunan jalan baru dan pasar tradisional.

Pasangan yang diusung poros PDI Perjuangan, NasDem, PKB, Hanura, dan PKPI ini berjanji akan membangun infrastruktur antara lain, membangun 2.000 km jalan baru, dan 5000 pasar tradisional, jika terpilih memimpin bangsa ini lima tahun ke depan.

Menurut dia, hampir semua analis mengetahui bahwa MP3EI adalah proyek padat modal yang berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran saat ini.

Pada aspek lainnya, MP3EI berkontribusi secara signifikan terhadap membengkaknya pinjaman luar negeri yang terus bertambah sepanjang rezim ini berkuasa.

Dengan demikian, maka kampanye keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan yang dilakukan capres Prabowo-Hatta perlu diragukan, ucapnya.

Dia mengatakan, sepanjang MP3EI dilaksanakan hanya berfokus pada jalan nasional, sementara jalan raya baru di luar jalan nasional belum tersentuh.

Pelaksanaan Pemilu Presiden tanggal 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Ant)