Loading...
INDONESIA
Penulis: Yan Chrisna Dwi Atmaja 11:24 WIB | Minggu, 23 Februari 2014

Perlu Dibentuk KPK Provinsi

Tujuh peserta Konvensi Capres Demokrat yang baru menyelesaikan debat bernegara di sesi kedua, berfoto bersama Pimpinan Komite Konvensi, para kepala daerah, dan pengurus DPD-PD Kaltim, di Balikpapan, Kaltim, Sabtu (22/2). (Foto: demokrat.or.id)

BALIKPAPAN, SATUHARAPAN.COM - Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Dino Patti Djalal mengatakan, perlu adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di seluruh provinsi di Indonesia untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

"Jadi ada KPK di pusat yang mengurus miliaran dan ada KPK di seluruh Indonesia yang mengurus hal-hal kecil, ratusan ribu hingga jutaan," kata Dino dalam Debat Bernegara Peserta Konvensi Capres, di Balikpapan, Sabtu (22/2).

Dikatakannya KPK daerah tersebut bertugas untuk merazia para oknum pejabat daerah yang memeras rakyat dalam pelayanan publik. Bila kebijakan ini diterapkan, menurut Dino, akan membuat para oknum pejabat daerah jera dan para pejabat yang hendak korupsi akan berpikir ulang untuk melancarkan aksinya.

Dia menambahkan, upaya lainnya dalam memberantas korupsi adalah dengan menerapkan politik berbiaya rendah. Dino percaya upaya tersebut bisa efektif dalam menekan tindak korupsi. Pasalnya hal tersebut telah dilakukannya sejak masuk ke dunia politik.

"Saat konvensi di Bandung, saya dengan tim 10 orang, tiga malam menginap di hotel, transport dan konsumsi hanya menghabiskan Rp17 juta, sangat murah dan itu saya share di Twitter, setiap saya pergi, selalu saya pampang biayanya berapa dan jumlah relawannya berapa. Saya tidak bicara mengenai antikorupsi saja, saya melakukan gerakan dari diri saya sendiri untuk membuktikan politik biaya rendah itu bisa dilakukan," kata mantan Dubes RI untuk AS itu.

Sementara pihaknya juga mengisahkan prestasinya selama menjabat sebagai Duta Besar RI untuk AS. Menurut dia, KBRI di AS pernah terpilih sebagai kedutaan besar terbaik di seluruh dunia karena penyerapan anggaran yang tinggi dan tidak tersangkut kasus korupsi. 

"Penyerapannya 98,5 persen dan sama sekali tidak ada kasus korupsi. Kalau dibandingkan, penyerapan anggaran pemerintah hanya 60 persen saja," kata dia. (Ant)


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home