Perludem: Pilkada Tak Langsung, Cabut Hak Demokrasi Rakyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan akses partispasi politik publik, Pilkada tak langsung merupakan bentuk pencabutan hak demokrasi rakyat.

“Jika pilkada langsung diubah menjadi pilkada melalui DPRD, itu merupakan pemncabutan hak demokrasi rakyat,” kata Anggraini dalam unjuk bincang (talkshow) bertajuk “Ancaman Hilangnya Kedaulatan Rakyat” yang diadakan oleh Demos, Elsam, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, LP3ES, Perludem dan Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI di Hotel Oria, Jl. KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat hari Jumat (17/10) siang.

Peneliti Senior dari LIPI Prof. Syamsuddin Haris mengatakan keberlangsungan masyarakat membutuhkan kekuatan masyarakat sipil, tanpa ada gerakan masyarakat sipil maka demokrasi di Indonesia terancam.

“Jika tidak ada konsolidasi masyarakat sipil, maka demokrasi terancam dengan elite politik yang ingin mencabut demokrasi, seperti wacana pemilihan presiden melalui MPR” kata Prof. Haris.

Prof. Haris juga mengkritisi pemerintah yang tidak menyediakan saluran aspirasi publik untuk menyuarakan pendapat. “Publik selama ini hanya berunjuk rasa jika tak setuju dengan pendapat pemerintah, seharusnya pemerintah mengadakan referendum atau menanggapi petisi oleh publik," tambah Haris.

Unjuk bincang diawali oleh pembacaan rekomendasi Gerakan Daulat Rakyat yang terangkum dalam empat poin. Pertama memastikan pengaturan pilkada langsung kembali disahkan menjadi undang-undang, kedua mekanisme pilkada langsung harus menjadi partisipasi warga terhadap pemerintah.

Ketiga menyerukan aliansi dan gerakan mendukung pilkada langsung dan keempat mendorong pelembagaan partisipasi warga dengan cara membanguin unit khusus bertugas mengelola partisipasi warga, seperti petisi dan referendum.

Gerakan Daulat Rakyat merupakan gabungan gerakan dari berbagai LSM lintas bidang dan akademisi yang berjuang mengembalikan pilkada langsung. Gerakan Daulat Rakyat terbentuk di Kampus FISIP UI hari Selasa (7/10).

Editor : Bayu Probo