PKS: Kudeta Militer Bertentangan dengan Demokrasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan, kudeta bertentangan dengan tatanan demokrasi dan pihaknya mengecam tindakan salah satu faksi militer di Turki yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis.

"Fraksi PKS mengecam tindakan faksi militer Turki itu yang jelas-jelas berseberangan dengan tatanan demokrasi yang sudah berjalan dengan baik selama hampir dua dasawarsa terakhir," kata dia di Jakarta, hari Sabtu (16/7).

Jazuli menolak kudeta militer karena itu merupakan gaya kuno yang akan menghadirkan konflik berkepanjangan, mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat sipil di Turki dan juga kawasan di sekitarnya.

Dia menjelaskan bahwa Turki modern memiliki sejarah panjang aksi-aksi kudeta. Terakhir terjadi pada tahun 1997, yaitu kudeta militer mendepak kekuasaan demokratis yang dipimpin Perdana Menteri Necmettin Erbakan.

"Rakyat Turki yang makin maju dan moderat kian sadar akan makna penguatan demokrasi. Dan di bawah pemerintahan Erdogan demokratisasi kian kokoh hingga empat kali pemilu," ujarnya.

Menurut Jazuli, Turki harus melampaui masa-masa kelamnya, baik krisis ekonomi ataupun bayang-bayang kudeta militer.

Dia menilai pemerintahan demokratis hari ini adalah yang menyelamatkannya sejak krisis ekonomi 2001, juga mendapat dukungan 40 persen lebih dalam empat kali pemilu.

"Wajar kalau negara-negara sahabat tentu berharap mereka stabil karena juga menguntungkan secara internasional," katanya.

Jazuli merasa bersyukur saat mendapatkan kabar bahwa kudeta tersebut dapat digagalkan oleh pemerintah yang sah dan didukung oleh rakyatnya.

Karena itu Jazuli memberikan apresiasi yang besar kepada pemimpin dan elemen-elemen masyarakat di Turki atas keberhasilan tersebut.

"Kami berharap melalui kejadian ini, demokrasi di Turki kini dan di masa yang akan datang semakin kokoh dan stabil," ujarnya.

Dia percaya pemerintah Turki dapat mengatasi masalah dengan membuka lebar kanal komunikasi yang baik dengan berbagai potensi dan kekuatan.

Menurut dia, di era demokrasi sekarang militer harus bersatu bersama rakyat dan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan bangsa dan Negara yang kuat bukan terjebak dengan politik praktis.

Selain itu Jazuli juga mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk proaktif dalam menghadirkan perdamaian dunia dengan civil society dan penegakan sendi-sendi demokrasi, sambil memastikan bahwa warga negara Indonesia (WNI) tidak terkena masalah di Turki pascakudeta militer yang gagal tersebut. (Ant)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum