PM Irak Tawarkan Amnesti untuk Lemahkan Militan

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM – Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki pada Rabu (2/7) menawarkan amnesti kepada sejumlah pendukung pembersihan militan, dalam upaya nyata untuk melemahkan dukungan terhadap para pemberontak.

“Saya mengumumkan pemberian amnesti bagi semua warga suku dan semua orang yang terlibat dalam tindakan melawan negara” namun telah “kembali pada kesadaran mereka”, termasuk mereka yang terlibat dalam pembunuhan, kata Maliki dalam pernyataan yang disiarkan televisi.

Sebuah serangan militan Arab Sunni, dipelopori oleh jihadis dari kelompok Negara Islam, telah meluas di wilayah yang mencakup lima provinsi sejak 9 Juni.

Pasukan keamanan Irak disambut dengan serangan mematikan sejak awal, dalam beberapa kasus bahkan memaksa pasukan mundur dengan meninggalkan seragam dan kendaraan mereka.

Kini mereka memberikan mulai memberikan perlawanan lebih baik sambil berjuang untuk merebut kembali wilayah yang telah direbut.

AS Makin Tekan Para Pemimpin Irak

Para pejabat tinggi Amerika Serikat pada Rabu menambah tekanan terhadap para pemimpin utama Irak saat kekacauan politik di Baghdad menghalangi harapan Amerika bahwa pemerintah bersatu bisa mengatasi konflik sektarian di negara itu.

Wakil Presiden AS Joe Biden yang sering menghubungi Baghdad, berbincang dengan ketua parlemen Irak sebelumnya, Osama al-Nujaifi, seorang pemimpin Sunni terkemuka.

Sementara itu Menteri Luar Negeri John Kerry menemui delegasi Kurdi di Washington dan juga berbincang dengan pemimpin Kurdi Irak Massud Barzani melalui telepon.

Gedung Putih mengatakan Biden dan Nujaifi sepakat mengenai pentingnya warga Irak “untuk segera bergerak membentuk pemerintah baru yang mampu menyatukan negeri.”

Kerry menekankan peran penting yang akan diemban Kurdi dalam pemerintah multisekte baru di Baghdad, yang menurut Washington penting untuk memenuhi tantangan dari jihadis Sunni Islamic State (Negara Islam Sunni/IS), yang merebut sejumlah besar wilayah teritorial Irak dalam beberapa bulan terakhir.

Pekan lalu Barzani memperingatkan bahwa Kurdi tidak bisa kembali menguasai kota Kirkuk yang kaya minyak dan beberapa kota lain yang kini dijaga pejuang Kurdi dari militan Sunni.

Dia juga berjanji, dalam sebuah wawancara dengan BBC, untuk menggelar referendum kemerdekaan dalam beberapa bulan ke depan, menimbulkan momok terpecah-belahnya Irak.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki mengatakan Kerry menekankan kepada Barzani bahwa warga Kurdi “harus segera berpartisipasi dalam proses pembentukan pemerintah (dan) pentingnya peran yang dibawakan Kurdi untuk melangkah maju.” (AFP)