Presiden Jokowi Minta Bentuk Posko Karhutla Sampai Kecamatan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh jajaran membentuk Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sampai ke tingkat kecamatan untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan tersebut.

"Presiden meminta seluruh jajaran termasuk Kementerian Dalam Negeri, TNI, dan Polri, untuk mengupayakan adanya posko di tingkat kecamatan," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam keterangan pers usai menggelar rapat kabinet terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, hari Jumat (13/8).

Pramono menyebutkan pada Jumat (12/8) sore, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin dua ratas. Pertama, pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan dan kedua pembentukan holding BUMN.

"Presiden mengingatkan seluruh jajaran untuk melakukan tindakan sejak awal agar kejadian kebakaran hutan dan lahan pada 2015 tidak terulang lagi," katanya. 

Karena itu dari awal sudah harus disiapkan adanya sistem peringatan dini agar kalau terjadi tanda-tanda akan terjadi kebakaran di beberapa slot karena sekarang sudah dideteksi dengan satelit, maka bisa dilakukan pencegahan di awal. 

Menurut Seskab, Presiden juga mengingatkan harus ada deteksi dini karhutla sehingga upaya penanganan harus dilakukan secara terkoordinasi di bawah koordinasi Menko Polhukam dan Menko Perekonomian. Selain itu, Presiden meminta agar mereka yang masih melakukan pembakaran hutan ditindak sesuai hukum. 

"Presiden meminta kerja sama antara BMKG, BNPB, BRG,TNI dan Polri bisa dilakukan secara lebih terkoordinasi," katanya.

Ia menyebutkan Badan Restorasi Gambut (BRG) telah menemukan alat sederhana dan dasar yang bisa digunakan di lapangan yang bisa digunakan untuk melakukan pencegahan dengan pengeboran dengan mudah.

"Ini akan dibuat secara masif karena murah dan diharapkan dapat mengatasi kebakaran di awal karena dengan sistem bor bisa dilakukan di mana-mana," katanya.

Presiden meminta adanya pemantauan real time yang nantinya akan dikoordinasikan di Jakarta. Ia menyebutkan alat pemantau kelembaban gambut bisa dimanfaatkan untuk pelaporan itu.

Selain itu, semua pihak terkait harus memberikan perhatian kepada provinsi yang selalu menghadapi kebakaran hutan yaitu Sumsel, Jambi, Riau, Kaltim, Kalsel, Sumbar dan Kaltara. 

"Presiden menginstruksikan pimpinan daerah agar Januari nanti menentukan status masing-masing daerah karena laporan BMKG kemungkinan kemarau akan mundur, kebetulan sekarang masih La Nina sehingga basah terjadi di beberapa daerah," kata Pramono Anung. (Ant)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum